AHK Imbau Mahasiswa Kutim yang Tak Sempat Pulang Tetap Salurkan Hak Demokrasinya

KUTIM — Pemilihan umum Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu momen penting bagi setiap warga negara, termasuk mahasiswa.

Untuk itu Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Timur, Agus Hari Kesuma (AHK), menekankan perlunya mahasiswa memastikan penggunaan hak pilih mereka secara tepat saat pemilu mendatang.

Dengan banyaknya mahasiswa asal Kutim yang belajar di luar daerah, misalnya di Kota Samarinda dan Balikpapan, tantangan dalam menyalurkan suara menjadi semakin nyata.

Baca Juga: Pjs Bupati Kutim Agus Hari Kesuma Harap Ada Pengembangan Sektor Baru Pasca Tambang

Mahasiswa sering kali menghadapi kendala ketika berada jauh dari tempat tinggal asli mereka pada hari pemungutan suara.

Baca Juga: Pemkab Kutim Kucurkan Anggaran Rp15 Miliar untuk 34 Unit Ambulans

Oleh karena itu, AHK menyarankan agar para pelajar ini segera berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Mengurus surat keterangan memilih di lokasi studi merupakan langkah krusial untuk menjamin bahwa suara mereka tetap dapat disalurkan meskipun tidak berada di kampung halaman.

Lebih lanjut lagi, jika ada hambatan yang menghalangi kehadiran fisik siswa tersebut pada tanggal 27 nanti—hari pemilihannya—pulang ke daerah bisa jadi pilihan terbaik demi memenuhi tanggung jawab sebagai warga negara.

“Jika ada mahasiswa yang tidak bisa hadir di kampus atau berada di luar kota pada Pilkada, mereka harus segera mengurus konfirmasi ke KPU atau mempertimbangkan untuk pulang kampung pada tanggal 27 nanti,” katanya, Minggu (3/11/2024) di Balikpapan.

Hal ini menunjukkan betapa serius dan bertanggung jawabnya sikap seorang calon pemilih terhadap proses demokrasi.

Namun demikian, kesadaran akan aturan-aturan ketat selama pilkada juga harus diperhatikan oleh semua pihak terlibat; salah satunya larangan melakukan voting ganda atau memilih lebih dari satu kali di dua lokasi berbeda.

“Di luar negeri, sanksi bagi pemilih yang melanggar aturan sangat tegas. Kita juga akan menjaga agar tidak ada potensi pemilih ganda di sini,” ungkap AHK.

“Pelanggaran atas hal ini bukan hanya merugikan diri sendiri tetapi juga mencederai integritas sistem demokratis kita,” imbuhnya. (Adv)