Daerah
More
SAMARINDA — Pemkot Samarinda berencana membongkar bangunan warga bantaran sungai Karang Mumus di area jembatan PM Noor.
Pembongkaran tersebut dinilai memuluskan rencana mereka untuk menanggulangi bencana banjir yang kerap menimpa Kota Tepian ini.
Diberitakan sebelumnya, menurut Wali Kota Samarinda, Andi Harun, sungai Karang Mumus mengalami penyempitan akibat pemukiman yang ada di bantarannya.
Baca Juga: 
UKM Olahraga UINSI Samarinda Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Bengkuring
Sehingga, penyempitan sungai itu menyebabkan air meluap memasuki pemukiman warga. Maka, solusinya adalah bongkar pemukiman di bantaran sungai tersebut.
Namun, pemerintah Samarinda mengaku tidak punya rencana membangunkan rusun sebagai tempat menampung mereka yang rumahnya akan dibongkar itu.
Andi Harun hanya berencana memberikan uang ganti rugi kepada warga, baik yang tidak memiliki, pun yang memiliki sertifikat tanah.
Saat katakaltim kunjungi rumah warga di sekitar jembatan PM Noor, mereka yang mengetahui rumahnya akan dibongkar tanpa jaminan tempat tinggal baru, mengatakan tidak masalah dengan rencana itu.
Pun demikian, warga meminta agar pemerintah memberikan biaya ganti rugi yang setara dengan huniannya saat ini agar nantinya bisa mendirikan tempat tinggal baru.
Atep Achmad (84), lelaki tua itu blak-blakan mengatakan ini adalah penggusuran. Namun sebagaimana yang dipimpin, harus turut pada pemimpinnya.
"Kasarnya digusur ya. Kalau ini memang kebijakan pemerintah, kita sebagai masyarakat mengiyakan saja," ucap Atep saat ditemui katakaltim di kediamannya, Minggu 2 Februari 2025.
Bapak Atep mengaku dan menegaskan dirinya tidak punya niat menjadi warga yang tidak patuh kepada pemimpinnya.
Jika kebijakan pemerintah mengharuskan rumah bersejarahnya itu digusur, ia akan tetap menerima.
"Kita tidak mau dianggap masyarakat yang tidak patuh aturan. Kami tidak muluk-muluk, yang penting sesudah kami digusur, jangan biarkan kami menganga di bawah langit," ucapnya.
Lelaki 6 orang anak itu mengaku telah bermukim di kawasan tersebut sejak tahun 1982 silam.
Ia mengatakan sudah beberapa kali mendengar wacana rumah mereka ingin digusur, namun sampai saat ini belum ada tindakan pemerintah.
"Yah hanya dengar dari orang-orang saja mas, maunya sih bapak (Andi Harun—red) langsung yang menemui kami," pintanya.
Lebih jauh menurut Atep, pada awal dirinya bermukim, aliran sungai Karang Mumus belum melewati kolong rumahnya.
Seiring berjalannya waktu, beberapa pengerjaan mengakibatkan aliran sungai bergeser dan melintasi rumah tersebut.
"Awalnya, sungai itu alirannya ke masjid (sambil menunjuk ke arah masjid Babul Haffazah—red), tapi ada pengerjaan di atas, makanya airnya ke sini," terangnya.
Atep yang menggantungkan hidupnya dengan mencari ikan di sungai Karang Mumus berharap agar pemerintah bisa adil dalam memutuskan setiap kebijakannya. (*)
