Dugaan Kontraktor Joget dan Hambur Uang di Dinas PUPR, Forum Pemuda Kutim Minta Pemerintah Transparansi Hasil Investigasi

KUTIM — Forum Pemuda Kutim menduga adanya keterlibatan kontraktor dalam peristiwa tidak etis yang dilakukan di lingkungan Dinas PUPR Kutim.

“Kalau mau memastikan, saya tidak tau persis. Tapi kami duga. Karena itu sudah menjadi isu yang berkembang di masyarakat,” ucap Ketua Forum, Alim Bahri saat dihubungi katakaltim, Rabu 19 Februari 2025.

Untuk mengetahui apakah ada kontraktor yang terlibat, pihaknya mendorong Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kutim untuk bekerja sistematik

“Nah sekarang pembuktiannya di pemerintah nanti. Kami akan menunggu hasilnya. Kami tidak bisa mengatakan mengenal. Tapi kami sudah tanyakan, mereka semua itu siapa,” ungkapnya.

Untuk itu Bahri meminta pemerintah agar dalam penyelidikannya bisa lebih terbuka kepada publik untuk menjaga kepercayaan publik.

Baca Juga: Viral Joget-joget Hambur Uang di PUPR Kutim: Aktivis Menilai Tidak Etis, Minta Pemkab Segera Tindaki!

“Karena ini dugaan, kami tidak bisa memastikan wajah-wajah yang muncul di video tersebut. Makanya kita minta transparansinya. Jadi pemerintah harus menyebut nama-nama yang ada di video itu,” tegas dia.

Apabila pemerintah tidak menyebutkan nama-nama dan status yang terlibat dalam peristiwa joget-joget dan hambur uang itu, maka publik akan meragukan kinerja pemerintah.

“Jika tidak menyebut, maka kita pertanyakan proses transparansi investigasi tersebut. Artinya, jika investigasinya betul-betul dilakukan secara baik, terstruktur, kemudian niatnya untuk melakukan perbaikan, saya yakin itu akan muncul,” tandasnya lagi.

Pun demikian, pihaknya memberikan jangka waktu tertentu kepada berbagai pihak untuk mengungkap persoalan ini.

“Kita serahkan kepada kerja-kerja pemerintah. Kami juga meminta semuanya mengawasi. Kami minta teman-teman DPRD dan masyarakat. Tapi beri lah kesempatan pemerintah kita untuk melakukan investigasi tersebut,” tukasnya.

“Karena masyarakat hari ini menunggu ketegasan pemerintah, teman-teman DPRD, para penegak hukum, untuk menegakkan persoalan ini,” sambung dia.

Rekomendasi Tes Urin

Forum Pemuda Kutim juga lebih jauh meminta agar seluruh pegawai di lingkungan pemerintah, khususnya di Dinas PUPR Kutim agar melakukan tes urin.

Karena ada indikasi, terkhusus di Dinas PUPR, sudah mengonsumsi zat-zat adiktif yang bisa saja terungkap jika dilakukan tes urin.

“Saya melihat sisi lain yang perlu kita korek. Ini kan pesta-pesta dan berfoya-foya yah. Mungkin nanti pemerintah rekomendasikan lah ASN-ASN Kutim ini untuk tes urin. Terutama yang ada di PU,” pintanya.

“Pesta ini kan apakah ada unsur-unsur penggunaan zat yang terlarang atau apa. Kok mereka tidak bisa berpikir secara rasional terhadap posisi dan keberadaan mereka?” cecarnya.

Tanggapan Plt Dinas PUPR

Dikonfirmasi sebelumnya, Plt Kepala Dinas PUPR Kutim, Joni Setia Abdi menegaskan bahwa semua yang terlibat dalam joget-joget itu adalah staf Dinas PUPR Kutim. Tidak ada pihak lain.

“Itu staf semua, selesai lemburan yang berminggu-minggu sudah tengah malam selesai lemburnya. Jadi menghilangkan kepenatan dan bernyanyi karena sudah lembur terakhir. Gak ada kontraktor, semua staf,” ucapnya saat dihubungi katakaltim, Sabtu 15 Februari 2025.

Tanggapan Ardiansyah Sulaiman

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menilai perilaku pejabat di lingkungan Dinas PUPR Kutim sudah keterlaluan.

“Kalau hanya melepas penat dengan karaoke biasa, mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi kalau sampai naik ke meja dan melakukan hal yang tidak pantas, itu keterlaluan,” ucapnya mengutip prokutim, Rabu 19 Februari 2025.

Diketahui, video dengan durasi 51 detik yang memperlihatkan sejumlah pegawai berpesta di kantor Dinas PUPR Kutim itu sudah viral di media sosial. Dalam video tersebut, beberapa orang tampak berjoget di atas meja, diiringi musik dan aksi hambur uang.

Gelombang kritik pun mengalir deras dari warganet yang menilai tindakan tersebut tidak mencerminkan etika seorang abdi negara. Desakan agar ada tindakan tegas semakin menguat, mendorong Bupati Kutim angkat bicara.

Bupati pun sudah memerintahkan Komisi Disiplin Pegawai (Pemkab Kutim) melakukan investigasi guna menyelidiki dugaan pelanggaran disiplin oleh pegawai lingkup Dinas PUPR Kutim.

Didampingi Wakil Bupati terpilih Mahyunadi, usai menghadiri pemeriksaan kesehatan di Kemendagri, Ardiansyah menjelaskan investigasi dipimpin oleh Sekretaris Kabupaten (Seskab) Kutim selaku pembina kepegawaian.

Tim ini terdiri dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Inspektorat Wilayah (Ilwil), Bagian Hukum hingga Dinas PUPR sendiri.

“Komisi Disiplin sudah mulai melakukan investigasi,” jelasnya.

Hasil investigasi ini akan menjadi dasar penilaian untuk menentukan sanksi bagi para pegawai yang terlibat. Sanksinya bisa ringan, sedang atau berat, menurut Ardiansyah tergantung hasil investigasi nanti.

Namun, setelah melihat langsung video tersebut, ia menilai bahwa aksi para ASN itu sudah di luar batas kewajaran.

Sebagai langkah preventif, ia mengingatkan seluruh ASN di Kutim, baik PNS maupun PPPK, untuk selalu menjaga etika di manapun berada.

“Mengapa? Karena ASN bukan hanya pelayan masyarakat, tetapi juga harus menjadi pribadi yang bersahaja,” pungkasnya. (Agu)