DPRD Bontang Minta CSR PT KNI Bukan Hanya di Zona Penyangga, Begini Tanggapan Perusahaan

BONTANG — Anggota DPRD Kota Bontang, Muhammad Yusuf, meminta agar perusahaan Kaltim Nitrate Indonesia (PT KNI) memperluas tanggung jawab sosialnya.

Pernyataan itu Yusuf sampaikan dalam pertemuan Komisi A DPRD Bontang bersama pihak PT KNI, pada Senin 21 April 2025.

Yusuf meminta perusahaan tidak melulu menyalurkan CSR-nya ke wilayah buffer zone (Zona Penyangga) saja. Tapi juga di wilayah lainnya, khususnya masalah penanganan stunting.

Baca Juga: DPRD Desak Pemkot Percepat Benahi Jalan Nasional di Bontang Kuala

“Maksud saya jangan buffer zone saja. Mungkin bisa daerah Sekambing, khususnya daerah Selatan, stunting-nya cukup besar,” ucap Yusuf.

Baca Juga: Muhammad Yusuf Imbau Masyarakat Gunakan Hak Pilih dengan Bijak

Politisi PKB Bontang itu menambahkan masih ada sejumlah rumah tidak layak huni yang butuh perhatian perusahaan.

Sebab pembenahan lingkungan jadi salah satu cara menyelesaikan masalah stunting.

“Itu salah satu pencegahannya. Kalau kita lihat ada beberapa rumah (di pulau) itu kalau ada angin kencang ya hilang semua atapnya,” jelasnya.

“Jadi ada perubahan CSR-nya. Kalau di wilayah tertentu sudah stabil, ya mungkin pindah ke program lainnya,” sambungnya.

Menanggapi itu, Komdev Specialist PT KNI, Wisnu, mengatakan bahwa dulu di Bontang Lestari angka stunting sangat tinggi. Bahkan yang paling tinggi ada di Berbas Tengah.

PT KNI kemudian masuk menangani masalah ini bersama Dinkes Bontang melalui Hunting de SUN, program Gerakan Pencegahan Stunting dengan Scaling Up Nutrition.

“Jadi pola yang kami bangun bukan sekadar memberikan intervensi,” ucap Wisnu di hadapan legislator Bontang.

Wisnu menambahkan, ketika dilakukan intervensi dengan memberikan makanan, justru yang makan adalah bapak ibunya (si bayi).

“Jadi 4 sehat 5 sempurna itu buat orang tuanya,” ucap Wisnu ditanggapi dengan tawa. “Sehingga polanya kita ubah pak,” sambungnya.

Melihat kondisi itu, PT KNI mengubah polanya melalui intervensi kader PKK, yang berkewajiban untuk memasak. Lalu mendistribusikan. Setelah itu mereka (PKK) akan mendapat insentif dari KNI.

“Pola ini kita sudah lakukan kepada 30 ibu hamil yang berpotensi (anaknya) lahir dalam keadaan stunting. Dan 10 anak yang memang sudah masuk dalam kategori skrinning,” tandasnya.

Dia menambahkan PT KNI melakukan intervensi selama 3 bulan. Dan mengklaim angka stunting turun signifikan.

Sehingga Posyandu Tunas Muda di Berbas Tengah saat itu dinobatkan sebagai Posyandu terbaik kedua di Kaltim.

“Jadi untuk di Kota Bontang pak, kita sudah menjalankan itu,” tandas dia.

Kedua, PT KNI menangani masalah stunting di Kelurahan Gunung Elai dengan pola yang lebih dalam. Melalui Family Bases Farming atau Pertanian Berbasis Keluarga.

“Tapi pada saat besok paginya kita mau peresmian pak, tanahnya dipatok sama warga,” ucapnya terkekeh. “Jadi kita tetap komitmen atas persoalan ini pak,” tambahnya. (*)