BONTANG — Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan yang diluncurkan KPK untuk tahun 2024 turun dari tahun sebelumnya.
Pada 2023, skor SPI Pendidikan mencapai 73,7. Tapi, pada 2024, turun jadi 69,05.
Menurut Wakil Rakyat Kaltim, Agusriansyah Ridwan, salah satu faktor yang memengaruhi penurunan ini adalah pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang kurang efektif.
Baca Juga: DPRD Kaltim Tegas Perusahaan Bayarkan THR 7 Hari Sebelum Lebaran
Komisi IV DPRD Kaltim itu menambahkan, petunjuk teknis (juknis) pengelolaan BOS masih tidak begitu jelas untuk mampu menyelesaikan persoalan pendidikan.
Baca Juga: Reses di 15 Titik, Shemmy Ungkap Pergub 49/2020 Persulit Wujudkan Aspirasi Warga
"Misalnya belum mampu menjangkau persoalan terhadap peserta didik, terlebih penambahan tenaga pendidik. Itu juknisnya belum terlalu mengakomodir bagaimana kepala sekolah dapat mengambil dalam sisi kebijakan," ucapnya saat ditemui Katakaltim, Sabtu 10 Mei 2025, di Kota Bontang.
Kata dia, pada kasus tersebut, BOS seharusnya menjadi solusi mengakselerasi proses belajar mengajar karena kekurangan guru di sekolah-sekolah.
Makanya, politisi PKS itu meminta juknis-nya harus segera dibenahi agar akselerasi kepala sekolah dan kepala dinas di setiap wilayah punya percepatan.
“Itu dalam rangka pemenuhan guru di tengah-tengah pengangkatan P3K dan ASN yang cukup memiliki standarisasi yang enggak ketat," terangnya.
Menurutnya, proses tersebut bisa memakan waktu lama, kebutuhan akan tenaga pendidik mendesak untuk mendorong kualitas pendidikan di setiap unit kerja pendidikan.
Diketahui, hasil SPI Pendidikan 2024, spesifik untuk 10 daerah di Kaltim sebagai berikut:
1. Balikpapan 71.56
2. PPU 71.54
3. Paser 71.45
4. Kutim 71.26
5. Bontang 71.24
6. Kukar 71.12
7. Berau 71.05
8. Samarinda 70.90
9. Kubar 70.84
10. Mahulu 69.16. (*)