Fakta Perlambatan Pembangunan IKN, Rudy Mas’ud Tegaskan Gubernur Harus Sinkron dengan Pemerintah Pusat

SAMARINDA — Calon Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyampaikan bagaimana mengantisipasi perlambatan pembangunan IKN yang anggarannya semakin lama semakin sedikit.

Kata dia, Gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Mestinya ada sinergitas, jangan sampai warga Kaltim memilih pemimpin yang tak sinkron dengan pemerintah pusat.

Baca Juga: Cek Fakta Penyataan Hadi Mulyadi Soal Indeks Pembangunan Kebudayaan di Kaltim

Demikian yang ditegaskan Rudy Mas’ud dalam debat perdana Pilgub Kaltim di Kota Samarinda, Rabu (23/10/2024) malam.

Baca Juga: Problem Digitalisasi Pendidikan di Kaltim, Hadi Mulyadi Mengaku Anggarannya Dikorupsi

Ditambahkannya, IKN merupakan anugerah untuk Kaltim. “Banyak hal yang bisa kita dapatkan dengan adanya IKN,” ucapnya.

Berkaitan dengan akses, politisi Golkar itu menyampaikan perlunya pembangunan infrastruktur jalan menuju ke IKN.

“Itu mestinya dipermudah. APBD kita besar. Kalau perlu kita membangun dua jalur agar IKN ini cepat, kita mengaksesnya cepat,” katanya.

Lebih jauh Rudy memaparkan bahwa Kaltim merupakan daerah dengan peringkat 5 APBD-nya di seluruh Indonesia.

“Tentu banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menyanggah IKN,” ucapnya.

Untuk itu, dia khawatir, kalau sampai warga memilih pemimpin Kaltim yang tidak sinkron dengan pemerintah pusat.

“Maka pilihlah pemimpin yang sinkron dengan pemerintah pusat,” pungkasnya.

Diketahui, panelis memaparkan Kaltim sebagai penyanggah IKN benar-benar harus membangun infrastruktur pengelolaan SDA sebagai bentuk peran Kaltim untuk IKN.

Namun terjadi perlambatan pembangunan IKN. Alasannya, pemerintah pusat hanya menggelontorkan anggaran kepada badan Otorita sebesar Rp6,39 triliun dari pengajuan Rp27,8 triliun di APBN tahun 2025.

Selain itu, anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp13,24 triliun untuk pembangunan infrastruktur di IKN juga lebih kecil ketimbang alokasi di APBN 2024 mencapai Rp35,37 triliun.

Dengan pagu anggaran yang turun drastis dari APBN 2024 dan Kaltim sebagai wilayah penyanggah utama IKN, panelis menanyakan strategi paslon dalam mengantisipasi pembangunan IKN yang prosesnya melambat. (*)