Daerah
More
BALIKPAPAN - Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Balikpapan menjadi salah satu pemateri pada kegiatan sosialisasi peran ormas mendukung Pemilu 2024 aman dan damai, beberapa waktu lalu di Hotel Grand Tiga Mustika Balikpapan.
Kegiatan ini dibuka oleh Ketua DPRD Kota Balikpapan, Abdulloh. Pada sosialisasi ini, Ketua KPU, Noor Thoha dan Anggota Bawaslu, Dedi Irawan juga mengisi materi. Peserta adalah anggota ormas, LSM dan paguyuban Kota Balikpapan.
Dalam sambutannya, Abdulloh menyampaikan, bahwa ormas memiliki peran penting untuk meringankan pekerjaan KPU. Juga LSM dan paguyuban yang nantinya akan menyampaikan pada masyarakat untuk terlibat dalam kontestasi politik di Kota Balikpapan.
Baca Juga: 
BMKG Balikpapan Terangkan Data dan Menurunnya Jumlah Titik Panas di Kaltim
"Yang pastinya bahwa pemilu ini, pileg dan pilpres. Juga nantinya Pilkada. Yang sangat penting adalah pengamanannya. Yang bukan hanya menjadi tanggung jawab TNI/Polri saja, tapi seluruh elemen masyarakat kota Balikpapan," katanya.
Terutama dalam mengamankan Pemilu 2024 ini. Yang diantaranya adalah organisasi dan ormas di Balikpapan, baik nasional maupun daerah.
"Bertanggung jawab sepenuhnya mensosialisasikan hal ini. Agar pemilu 2024 berjalan damai, aman, tentram dan terkendali," sebutnya.
Ormas yang berdomisili di Balikpapan, menurutmu wajib menyuarakan sosialisasi, juga membantu pemerintah. Termasuk dalam keterlibatan masyarakat. Bahwa golput utnuk dalam Pemilu 2024 semaksimal mungkin dicegah hingga seminimal mungkin. "Masyarakat yang ada di daftar DPT agar memilih para calon," ujarnya.
Karena dengan berjalan damainya pemilu, maka semua ormas maupun LSM bisa berjalan sama. "Minimal komunitas yang berada di jajaran strukturnya masing-masing untuk menghilangkan Pemilu damai 2024," katanya.
Kepala Badan Kesbangpol Kota Balikpapan, Sutadi juga menyambut baik keterlibatan ormas dalam dalam pemilu yang akan datang. "Bagaimana peran penting dan esensial ormas sebenarnya sudah berlangsung sejak dulu. Bahkan sejak negara ini belum merdeka," bebernya.
Pada tahapan pertama, menurutnya ada gerakan kebangkitan nasional yang diawali Budi Utomo. "Lalu di tahap kedua ada Jong Java, Jong Celebes, Jong Sumatra yang melahirkan sumpah Pemuda," katanya.
Selanjutnya tahapan pro proklamasi. Di 15 Agustus Jepang telah menguasai sekutu. Lalu generasi muda mendesak presiden Soekarno memproklamasikan kemerdekaan.
"Lalu pasca proklamasi adanya angkatan baru. Dan kelima tahapan selanjutnya reformasi. Jelas bahwa berdirinya Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhamadiyah, NU, Gerakan Wanita, dan lainnya adalah bagian dari peran sentral organisasi masyarakat sipil," katanya.
Ini juga dikuatkan dasar hukum, di 2013, Undang-undang nomor 16 tahun 2017 tentang pengesahan Perpu nomor 2 tahun 2017. Ini menjadi undang-undang revisi undang-undang nomor 17 tahun 2017 tentang keberadaan organisasi masyarakat (ormas).
"Ini yang jadi pegangan kami bahwa ormas memiliki hak dan kewajiban. Juga memiliki ketentuan-ketentuan. Bahwa ormas ini menjadi penting dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia," ungkapnya.
Menurutnya mereka adalah bagian dari elemen masyarakat yang sangat penting. Diantaranya memberi kontribusi pembangunan kota. Dalam hal ini badan Kesbangpol berupaya melakukan penyamaan persepsi dengan ormas.
"Ormas ini baik pimpinan maupun anggotanya perlu mendapatkan pendidikan politik. Supaya memiliki persepsi yang sama. Bahwa menjadi warga negara berkewajiban juga dalam mensukseskan pemilu," jelasnya. (*)
