KUTIM — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) rencana menggelar program 1 KK 1 Sertifikat Tanah. Bertahap mulai 2026 sampai 2029.
Program ini untuk masyarakat yang punya tanah di kawasan Area Penggunaan Lain (APL) yang tentunya belum dapat sertifikat.
Asisten Bidang Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kutim, Trisno mengatakan program ini adalah upaya penguatan ekonomi masyarakat.
"Jadi bukan hanya berkaitan dengan kepastian hukum terhadap penguasaan tanah tetapi juga bisa difungsikan sebagai alat agunan di bank," jelasnya, saat ditemui Senin 26 Januari 2026.
Trisno menggarisbawahi, program ini bukan mendorong masyarakat berutang. Melainkan bisa menjadi modal masyarakat ketika dalam kondisi terdesak, sebab sudah memiliki hak atas tanah yang dikuasai.
Teknisnya mirip dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diselenggarakan pihak Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), namun dengan menggunakan APBD.
Diberitakan sebelumnya, tahun 2026 BPN Kutim akan mengeluarkan 2.950 sertifikat tanah melalui program PTSL.
Sementara jumlah sertifikasi tanah melalui program 1 KK 1 sertifikat masih belum diketahui jumlahnya.
"Kita belum punya data. Akan segera dikoordinasi dengan Dinas Pertanahan, Disdukcapil, termasuk BPN," terangnya.
Sementara itu, Kepala BPN Kutim Akhmad Saparuddin mengatakan 1 KK 1 sertifikat tanah merupakan program baru.
"Ini kan kerjasama Pemda dengan BPN. Ini baru. Setahu saya belum pernah ada di Indonesia," jelasnya.
Bahkan dapat dikatakan sebagai pilot project di Indonesia. “Makanya kami upayakan bagaimana komunikasinya biar tidak salah langkah," ucapnya.
Ia membeberkan berdasarkan hasil pertemuan dengan Pemerintah Kutim, untuk program ini akan dikucurkan dana sebesar Rp5 Miliar. (Cca)
