BONTANG — Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris membuka forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Selasa 10 Februari 2026.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Bontang.
Agus Haris mengatakan RKPD ini adalah langkah penting menciptakan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan sesuai regulasi.
Dalam kesempatan itu Agus Haris menekankan beberapa isu prioritas yang menjadi fokus utama pemerintah Bontang.
Pertama penurunan Stunting. Pemkot Bontang menarget angka prevalensinya turun hingga 12,5 persen.
Kemudian pengentasan kemiskinan. Mereka menarget angka kemiskinan dari kisaran 8-9 persen menuju target 5 persen melalui akurasi data satu pintu.
Soal ketenagakerjaan juga jadi bahan fokus mereka. Agus Haris mengatakan harus ada optimalisasi badan latihan kerja (BLK) dan peningkatan serapan tenaga kerja lokal di sektor industri melalui validasi data yang akurat.
la berharap RKPD 2027 bisa menyelaraskan kebutuhan riil masyarakat dengan kebijakan nasional serta Provinsi Kaltim.
"Forum konsultasi publik ini sangat penting sebagai ruang bersama untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah dengan kebutuhan riil masyarakat Kota Bontang," ucap Agus Haris.
Konsultasi publik ini dihadiri Koordinator Perencanaan dan Evaluasi Direktorat Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Wilayah III (Kalimantan- Sulawesi).
Ada juga Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI secara daring, Wisnu Widayat sebagai narasumber.
Lalu ada unsur DPD RI dan DPRD Provinsi Kalimantan Timur Dapil Bontang, Kutai Timur, dan Berau.
Hadir juga Forkopimda Kota Bontang, DPRD Kota Bontang, Pj Sekretaris Daerah, kepala OPD, camat dan lurah, serta perwakilan dunia usaha, akademisi, dan organisasi masyarakat.
Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kota Bontang Tahun 2027 secara resmi dinyatakan dibuka dan dilanjutkan dengan pemaparan narasumber, diskusi, serta penyampaian saran dan masukan.
Kegiatan ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Konsultasi Publik sebagai bagian dari penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan daerah. (Agu)
