BALIKPAPAN — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, M. Yahya Zaini, melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kota Balikpapan.
Untuk awasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan peninjauan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dalam kunjungannya, Yahya menyoroti lambannya progres pembangunan SPPG di daerah tersebut.
Dari total 68 titik yang direncanakan, hingga saat ini baru 10 yang terealisasi. Artinya, masih ada 58 titik yang belum menunjukkan kemajuan signifikan.
“Statusnya masih pada tahap persiapan. Saya minta dibentuk tim khusus untuk mempercepat proses ini karena tahapan masih sangat panjang,” tegas Yahya belum lama ini.
Menurutnya, proses pembangunan SPPG memerlukan berbagai tahapan, mulai dari persiapan, peninjauan, survei, pembangunan, hingga operasionalisasi.
Sayangnya, lambannya sistem dan minimnya jumlah survei serta verifikator menjadi kendala utama di lapangan.
Ia juga meminta dukungan dari Pemerintah Kota Balikpapan, khususnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota, untuk mengambil peran aktif dalam mempercepat realisasi program ini.
Yahya menyarankan agar dibentuk tim pemantau khusus yang fokus pada 58 titik yang belum terealisasi.
“Kalau bisa Oktober sudah selesai. Bangunannya itu cuma butuh waktu sebulan. Mayoritas hanya renovasi, bukan bangunan baru. Jadi ini seharusnya bisa dipercepat,” lanjut Yahya.
Disinggung mengenai peran DPR dalam program ini, Yahya menegaskan bahwa DPR berfungsi sebagai pengawas, bukan verifikator.
Namun, DPR tetap bisa memberikan usulan dan tekanan politik agar pelaksanaan program berjalan lebih efisien.
“DPR hanya mengawasi cepat atau lambatnya proses. Tapi kita tetap bisa mengusulkan, terutama karena kita lihat ada kekurangan sekitar 200 tenaga survei,” pungkasnya.
Program MBG merupakan inisiatif dari pemerintah pusat yang bertujuan meningkatkan gizi anak-anak dan mengatasi masalah stunting. (*)
