KUKAR — 35 perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kecamatan Muara Kaman, Kutai Kartanegara (Kukar), sambangi DPRD Kaltim, Senin (13/7/2026).
Mereka membawa 8 tuntutan. Mulai dari bantuan infrastruktur, peternakan, pertanian, hingga peningkatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Aspirasi tersebut diterima langsung Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Dia bilang, pembangunan wilayah pedalaman tak bisa ditangani oleh satu level pemerintahan saja. Katanya, Kaltim satu keluarga. Harus kolaborasi.
"Kita akan sama-sama bersuara. Karena Kaltim ini satu keluarga. Ada perwakilan di desa, kabupaten, provinsi, hingga DPR RI," ucap Nanda usai RDP.
Politisi PDIP itu juga mengakui keterbatasan anggaran. Khususnya pada Bantuan Keuangan (Bankeu) provinsi yang saat ini dikurangi karena efisiensi.
"Dengan segala keterbatasan dan juga arahan dari Pak Gubernur, untuk bantuan keuangan itu kan diminimalisir dulu ya. Jadi, kita akan suarakan lagi nanti untuk tahun 2028, rencananya seperti itu," tukasnya.
Kebutuhan infrastruktur seperti pembangunan jembatan dan penyediaan ambulans sungai tetap prioritas.
DPRD Kaltim, kata dia, akan membawa usulan tersebut ke pemerintah pusat melalui anggota DPR RI, khususnya di Komisi V.
"Secara lisan sebetulnya sudah kita sampaikan. Ini kita mau menyampaikannya lagi secara lebih serius ke Komisi V DPR RI” jelas Nanda.
Di samping itu, Nanda menyebut aspirasi masyarakat tak dapat langsung diakomodir tahun ini. Sebab kondisi keuangan daerah belum stabil.
“Kemampuan fiskal kita hari ini tidak akan cukup kalau hanya mengandalkan kabupaten, kota, atau provinsi saja. Pemerintah pusat harus ikut membantu," harap dia.
Untuk itu Nanda meminta masyarakat bersabar dulu. Karena proses pembangunan butuh waktu dan tahapan.
"Kita pasti berjuang. Yang terpenting hari ini, lewat RDP tadi, jalannya sudah terbuka untuk kita berjuang bersama," pungkasnya. (Deni)
