Ketua DPRD Bontang Tegaskan Kebijakan Publik Harus Libatkan Masyarakat Sipil

BONTANG — Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam, memaparkan penetapan kebijakan publik ditentukan melalui proses yang melibatkan berbagai pihak.

Pernyataan itu Andi Faiz sampaikan saat menjadi narasumber dalam sosialisasi penguatan Demokrasi Daerah yang digelar DPRD Kaltim, Sabtu 24 Mei 2024 di Kota Bontang.

“Jadi kita harus libatkan berbagai pihak. Termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan tentu saja masyarakat sipil,” ucapnya.

Baca Juga: Tanggapan Andi Faiz Soal Pembebasan Lahan: Tidak Mungkin Pemerintah Mau Gegabah

Lebih jauh politisi Golkar itu menerangkan prioritas kebijakan publik adalah isu-isu atau masalah yang dianggap penting untuk ditangani Pemerintah dan punya dampak besar bagi masyarakat.

Baca Juga: DPRD Kaltim Gelar Sosialisasi Penguatan Demokrasi Daerah, Ajak Warga Terlibat dalam Kebijakan Publik

Prioritas ini, sambung dia, biasanya ditetapkan dalam rencana kerja Pemerintah dan mencakup berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, lingkungan dan infra struktur.

Andi Faiz kemudian merincikan kebijakan publik yang harus segera diimplementasikan. Misalnya penghapusan kemiskinan ekstrem.

“Jadi kebijakan ini harus segera. Supaya bisa kurangi jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan ekstrem,” imbuhnya.

Selanjutnya, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). SDM ini meliputi peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Masalah lainnya yang harus dibijaki adalah pengangguran. Tentu saja, kata Andi Faiz, kebijakan ini fokus pada penciptaan lapangan kerja.

“Bukan itu saja. Harus juga meningkatkan kualitas pekerjaan,” tandasnya.

Lebih jauh lagi, kebijakan lainnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ini mencakup berbagai aspek, seperti kesehatan, pendidikan, perumahan dan transportasi.

Kemudian perlindungan lingkungan. Kata Andi Faiz, kewajiban pemerintah dan semua pihak untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mengatasi perubahan iklim.

“Jadi ini semua adalah kewajiban kita. Karena menjaga lingkungan otomatis menjaga kita juga gitu,” tukas dia.

Kebijakan publik yang tak kalah penting adalah pembangunan infrastruktur. “Nah ini juga harus memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.”

Menurut Andi Faiz, jika pemerintah mampu membidik dengan jelas permasalahan daerah, dan memberi solusi tepat atas masalah itu, maka pasti membawa dampak positif.

“Dampaknya sangat signifikan bagi kita semua, seperti peningkatan kualitas hidup, pertumbuhan ekonomi dan utamanya menurut saya adalah keadilan sosial,” paparnya.

Karena pemerintah berperan penting menetapkan, merumuskan dan melaksanakan prioritas kebijakan publik.

“Pemerintah juga bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengevaluasi dampak-dampaknya ke depan,” pungkasnya. (Adv)