Pemerintah Kutim Komitmen Selaraskan Kebijakan Pendidikan Nasional dan Daerah

SAMARINDA - Hadiri dialog pendidikan bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Mendikdasmen RI) Abdul Mu'ti, Wakil Bupati Kutai Timur (Wabup Kutim) menegaskan komitmennya untuk menyelaraskan arah kebijakan pendidikan nasional dan provinsi.

"Sejauh ini Pemkab Kutim mendukung penuh arah kebijakan pendidikan nasional dan provinsi. Prinsipnya, apa pun yang bertujuan menghapus kesenjangan akses dan mutu pendidikan, kami dukung penuh," ungkap Mahyunadi kepada awak media di Pendopo Lamin Odah Etam, Kompleks Gubernur Kaltim di Samarinda, Jumat 13 Juni 2025 malam.

Menurutnya, kesenjangan pendidikan di berbagai pelosok masih nyata. Namun kini untuk Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) hadirnya progran Gratis Pol milik gubernur Rudy Mas'ud dapat menjadi atensi untuk menyelesaikan kesenjangan tersebut.

Baca Juga: Gelar Dialog Rakyat tentang Transparansi Penggunaan APBD, DPRD Kaltim Minta Warga Aktif Lakukan Pengawasan

Adapun untuk jenjang SMA dan SMK sederajat yang menjadi kewenangan provinsi, Kutim siap bersinergi mendukung penuh kebijakan ini.

Baca Juga: Polisi Ungkap Tiga Kasus Kejahatan di Kutim, Curanmor, BBM Ilegal dan Curat

Di sisi lain, kewenangan daerah pada jenjang pendidikan dasar seperti SD dan SMP terus dimaksimalkan melalui berbagai program pendukung, seperti penyediaan sarana dan prasarana, subsidi operasional melalui dana BOS (bantuan operasional sekolah) serta program beasiswa.

Tak hanya itu, perhatian terhadap pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga taman kanak-kanak juga terus dikuatkan.

"Bagi siswa, kita tetap gratiskan sekolah, seragam, hingga buku. Itu komitmen kami sejak lama. Dan ini akan terus berjalan," kata dia.

Termasuk dua kampus milik Pemkab Kutim, STIPER dan STAIS, Mahyunadi mengatakan, pihaknya akan terus mendorong agar menjadi pilar pendidikan tinggi lokal yang berdaya saing.

Mahyunadi juga merespons positif rencana Pemerintah Pusat yang berencana akan mendistribusikan guru aparatur sipil negara (ASN) ke seluruh pelosok, termasuk ke sekolah swasta.

Menurutnya, hal ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa seluruh anak bangsa  mendapat pengajaran yang layak, tanpa diskriminasi.

"Kalau pusat menugaskan guru-guru ASN hingga ke sekolah swasta, dan ketentuannya memungkinkan, Kutim bisa saja melaksanakan itu.Kita siap menyesuaikan," ujarnya.

Terkait kesejahteraan guru, Pemkab Kutim pun tak tinggal diam. Mahyunadi mengatakan Pemkab Kutim memiliki program peningkatan tunjangan, insentif khusus daerah terpencil, hingga pelatihan. (*)