Bontang Posisi 5 Survei Penilaian Integritas Pendidikan, Disdikbud: Lemah di Pengelolaan Keuangan

BONTANG — KPK meluncurkan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 pada Kamis 24 April 2025 lalu.

Dalam peluncuran itu, Bontang berada di posisi 5 dari 10 kabupaten kota se-Kalimantan Timur (Kaltim).

Menanggapi itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bontang, Saparuddin, mengatakan ada persoalan di tata kelola keuangan.

Baca Juga: Molor Hampir 2 Jam, Rapur Wakil Rakyat Bontang Digelar Tertutup

"Pengelolaan keuangan, Dana Bos (Bantuan Operasional Siswa). Mereka kurang menggunakan aplikasi, kalau di sekolah ada yang namanya Siplah (sistem informasi pengadaan di sekolah) ibaratnya e-catalog kalau di pemerintah," ungkap Saparuddin, saat ditemui Senin 5 Mei 2025, usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Bontang di Pendopo Wali Kota.

Kata dia, minimnya penggunaan Siplah berujung pada praktek transparansi keuangan di sekolah, yang termasuk pada salah satu dari tiga aspek penilaian KPK, yaitu risiko korupsi pada tata kelola pendidikan.

"Kalau dengan aplikasi, kebocoran uang itu berkurang karena transparan, harga sudah dilihat, jadi kita kekurangannya di situ aja," jelasnya.

Adapun 3 aspek penilaian KPK, menurut Ketua Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardana, terdiri atas karakter integritas peserta didik.

Termasuk ekosistem pendidikan terkait pendidikan antikorupsi dan risiko korupsi pada tata kelola pendidikan.

"Aspek tata kelola mengukur akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi, kepatuhan, keadilan, dan independensi," kata Wawan saat peluncuran SPI Pendidikan 2024, Kamis 24 April lalu.

Adapun hasil SPI Pendidikan 2024 untuk 10 daerah di Kaltim sebagai berikut:

1. Balikpapan 71.56
2. PPU 71.54
3. Paser 71.45
4. Kutim 71.26
5. Bontang 71.24
6. Kukar 71.12
7. Berau 71.05
8. Samarinda 70.90
9. Kubar 70.84
10. Mahulu 69.16. (*)