DPRD PPU Desak Pemda Segera Konsultasi ke Kemendagri Ihwal Pemekaran Wilayah

PENAJAM — DPRD PPU mendesak pemerintah segera konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ihwal rencana pemekaran desa dan kecamatan agar prosesnya berjalan lancar tanpa terkendala.

"Pemda harus segera koordinasi Kemendagri untuk memastikan pemekaran tersebut,” ucap Anggota Komisi I DPRD PPU, Muhammad Bijak Ilhamdani kepada awak media, Jumat 28 Maret 2025.

Lebih lanjut ia mengatakan Pemda perlu berkonsultasi langsung ke Kemendagri, agar memahami tahapan dan prosedur yang harus dijalankan.

Baca Juga: PPU Rayakan HUT ke-23, Kenang Perjuangan Heroik Tim Sukses Pemekaran

“Jadi tidak hanya mengandalkan asumsi sendiri,” tukasnya.

Sebab, jika membawa dokumen pemekaran yang belum melalui konsultasi dengan pihak Kemendagri, berpotensi tidak efektif.

Untuk itu dia meminta pemerintah melakukan pendekatan awal yang lebih intens.

“Kami berharap setelah Lebaran, Pemda sudah punya data yang valid untuk dipresentasikan kepada Kemendagri,” tegasnya.

“Dengan begitu kita bisa pastikan desa atau kecamatan mana saja yang memenuhi syarat dimekarkan,” jelasnya. (*)