PENAJAM — Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus berupaya membenahi tata kelola lingkungan dan pemrosesan sampah di daerah. Kendati demikian, dinas masih diperhadapkan pada minimnya alokasi anggaran serta keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya ketiadaan tenaga penyuluh lingkungan.
Tantangan teknis dan manajerial ini menjadi perhatian mendesak saat DLH PPU berpacu mengoptimalkan kesiapan menyongsong penilaian program Adipura 2026.
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH PPU, Kamaruddin, membeberkan dua kendala utama yang menghambat akselerasi edukasi dan penyediaan sarana pengelolaan sampah di lapangan.
“Pertama anggaran kita belum tiga persen. Yang kedua terkait sumber daya manusianya atau tenaga penyuluh belum ada, penyuluh lingkungan,” kata Kamaruddin, Minggu (10/10).
Ketiadaan tenaga penyuluh fungsional memaksa DLH PPU memaksimalkan koordinasi dengan aparatur kecamatan, desa, hingga kelurahan untuk mengedukasi warga mengenai pemilahan dan pengurangan sampah dari sumbernya.
Di samping itu, DLH PPU kini tengah menyusun dokumen perencanaan strategis persampahan daerah agar program pengelolaan sampah memiliki pijakan jangka panjang dan tidak sekadar berfokus pada agenda tahunan Adipura.
Selain kendala internal, Kamaruddin menyoroti dinamika penilaian Adipura di lapangan yang kerap memunculkan perbedaan tolok ukur, terutama pada area perairan dan lingkungan hidup.
“Ada beda persepsi juga dari penilaian di lapangan, penilaian di titik pantau perairan dan lingkungan, nah itu berbeda,” ungkap Kamaruddin.
Evaluasi terhadap seluruh titik pantau terus dimatangkan agar persiapan fisik di lapangan presisi dengan indikator penilaian pusat.
Melalui penyempurnaan dokumen perencanaan, evaluasi titik pantau, dan penguatan kolaborasi lintas sektor, DLH PPU optimistis dapat mendongkrak kualitas kebersihan wilayah sekaligus meraih hasil penilaian Adipura yang memuaskan.
“Harapannya tahun ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya, capaiannya juga meningkat,” tutupnya. (Adv)
