Singgung Money Politics, Pemkot Samarinda: Tolak Jika Tak Ingin Pemimpin Koruptor

SAMARINDA — Asisten I Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Samarinda, Muhammad Ridwan Tasa menyinggung soal money politics yang tak jarang jadi alat menarik dukungan pemilih dalam Pilkada

"Mohon maaf, biasanya kalau saudara-saudara kita yang tidak punya pendidikan biasanya ya siapa yang kasih duit, ada serangan fajar ya ini yang saya pilih. Ditanya kenapa pilih, ya karena dia yang kasih sembako, itu biasanya," ucapnya saat menjadi narasumber dalam Sosialisasi Pendidikan Politik gelaran Bakesbangpol Samarinda, Senin (30/9/2024).

Di hadapan ratusan mahasiswa, ia menekankan pentingnya dasar berpikir yang baik memilih calon kepada daerah. Jika kepala daerah dipilih atas dasar money politics, dipastikan berdampak bencana sosial berskala besar.

Baca Juga: Bawaslu Balikpapan Tangani Dugaan Kasus Pelanggaran Money Politics

"Pada saat kita diberikan uang kemudian kita memilih calon itu karena uang, maka pasti dia akan berusaha mengembalikan uang itu," ungkapnya.

Baca Juga: Legislator Paser dan Berau Ikuti Orientasi Anggota Dewan

Masyarakat perlu memperhitungkan setiap dampak dari sikap politis yang diambilnya. Apalagi sikap politis individu pemimpin, akan berdampak pada kepentingan sosial yang luas.

"Jika diukur dari gajinya, maka pasti tidak bisa mengembalikan, kalau itu harus kembali maka pasti dia korupsi, kalau dia korupsi maka dia merugikan seluruh rakyat," tandas Ridwan.

Dengan menolak money politics, menjadi salah satu cara warga negara menjaga dan memastikan pemimpin berintegritas.

"Jadi untuk menjaga agar pemimpin kita itu amanah, pemimpin kita itu jujur, punya kemampuan untuk mengangkat dan memberikan kesejahteraan untuk seluruh rakyat, harus menghindari money politics,” terangnya.

Ia mengingatkan masyarakat tidak terlena dengan uang-uang “serangan fajar” yang dianggap sangat tidak setara jadi alat tukar suara.

"Dikasih 200 300 ribu, sekali masuk di Big Mall, baru satu tempat didatangi sudah habis, tapi dosanya tidak akan habis," katanya.

Ia menyeru masyarakat khususnya mahasiswa sebagai pemilih pemula memiliki akses informasi yang benar terkait calon-calon kepala daerah.

Hal itu, agar mahasiswa secara objektif dapat menentukan pilihan pemimpin pada Pilkada 2024 mendatang.

"Jangan jual diri kita, jangan jual idealisme kita. Mari kita perjuangkan daerah ini menjadi daerah yang lebih baik," tegasnya. (*)