SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 sebesar Rp4.046.360.
Besaran UMP Kaltim 2027 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp3.762.431. Dengan demikian, terdapat penambahan sebesar Rp283.929 per bulan.
Penetapan UMP tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.373/2026 tentang Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 yang ditetapkan pada 20 November 2026.
Kenaikan upah minimum tersebut merupakan hasil pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi Kaltim yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, serikat pekerja atau buruh, serta akademisi.
Dalam proses pembahasannya, penghitungan UMP 2027 menggunakan 67 persen dari nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kaltim tahun 2026 yang mencapai Rp6.039.344.
Kepala Seksi Perselisihan dan Penyelesaian Hubungan Industrial (PPHI) Disnakertrans Kaltim, Ariansyah, sebelumnya menyampaikan bahwa kenaikan UMP 2027 mencapai 7,55 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
UMP menjadi batas minimum pengupahan yang wajib dipenuhi perusahaan bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
Sementara pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, perusahaan wajib berpedoman pada struktur dan skala upah dengan mempertimbangkan masa kerja, jabatan, kualifikasi, serta kompetensi pekerja.
Pemerintah juga menegaskan bahwa perusahaan dilarang membayar upah pekerja di bawah ketentuan UMP yang telah ditetapkan.
Selain menjadi acuan pengupahan di tingkat provinsi, UMP Kaltim 2027 juga menjadi salah satu dasar dalam penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di seluruh wilayah Kalimantan Timur.
Besaran UMK nantinya dapat ditetapkan lebih tinggi sesuai kondisi ekonomi dan kemampuan masing-masing daerah.
Dengan berlakunya ketentuan tersebut mulai 1 Januari 2027, perusahaan di Kalimantan Timur diharapkan menyesuaikan kebijakan pengupahan sesuai keputusan pemerintah. (Aminah)




