SAMARINDA — Tuntutan pidana 5 hingga 13 tahun penjara serta klaim kerugian negara Rp6,85 triliun terhadap 7 terdakwa kasus dugaan korupsi tambang batu bara di lahan transmigrasi Kutai Kartanegara (Kukar) dinilai rapuh.
Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Samarinda, konstruksi hukum Jaksa Penuntut Umum (JPU) dituding mengabaikan berbagai fakta krusial yang terungkap di persidangan.
Dalam amar tuntutannya, JPU Juli Hartono dan tim menuntut mantan Direktur PT Jembayan Muarabara Group, Ginarsa Tandinegara, dengan pidana 13 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.
Sementara itu, Dany Aswin dituntut 11 tahun penjara, Budiono Tanbun tujuh tahun penjara, serta empat mantan pejabat Dinas Pertambangan dan Energi Kukar, yakni Herry Maryadi, Basri Hasan, Assobirin, dan Adinur, masing-masing lima tahun penjara.
Jaksa mendasarkan tuntutan pada dugaan aktivitas penambangan tanpa hak di atas lahan Hak Pengelolaan (HPL) transmigrasi serta kelalaian dalam proses penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Namun, Ketua Tim Penasihat Hukum Ginarsa, Sabri Noor Herman, menilai dasar perhitungan kerugian negara Rp6,85 triliun oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bermasalah.
Menurutnya, audit tersebut hanya menggunakan data penyidik tanpa verifikasi independen.
Dalam persidangan juga terungkap, BPKP menyamakan volume produksi batu bara dengan volume penjualan aktual.
Perhitungan itu dinilai mengabaikan biaya operasional, mulai dari pengupasan tanah penutup (overburden removal), penggalian, pengangkutan hingga kewajiban pajak.
Padahal, Mantan auditor BPKP yang dihadirkan sebagai saksi ahli, Sudirman, di hadapan majelis hakim yang dipimpin Jemmy Tanjung Utama menyatakan standar audit tidak mengenal penghitungan kerugian berdasarkan pendapatan kotor.
"Jika perusahaan tambang memiliki izin sah dan telah membayar royalti, maka kewajiban negara selesai dan tidak ada kerugian," katanya, Rabu (18/11/2026)
Persoalan lain menyangkut status lahan HPL transmigrasi. Tim pembela mempersoalkan penggunaan nilai jual batu bara sebagai dasar kerugian negara, karena kewenangan pemegang HPL hanya mencakup permukaan tanah, sedangkan mineral di bawahnya tunduk pada ketentuan hukum pertambangan.
Baca Juga
Pesta Laut Bontang Kuala Digelar, Ritual Adat hingga Lomba Tradisional Siap Meriahkan PesisirFakta lain yang disorot ialah tidak adanya pencatatan aset sebagai Barang Milik Negara (BMN) maupun pemasangan patok batas oleh pemegang HPL dan Kementerian Transmigrasi sebelum April 2011.
Kelalaian administratif tersebut dinilai justru dibebankan kepada para terdakwa.
Keabsahan tuntutan terhadap terdakwa Budiono Tanbun juga bertentangan dengan fakta hukum mengenai kedaluwarsa penuntutan.
Penasihat hukum Budiono Tanbun, Andi Simangunsong, juga mempersoalkan kedaluwarsa penuntutan.
Ahli hukum pidana Prof. Eva Zulfa menerangkan perkara Budiono telah kedaluwarsa berdasarkan Pasal 78 ayat 1 KUHP 1946, mengingat ia tidak lagi menjabat sebagai direksi setelah perusahaan diambil alih investor Singapura pada 2007.
Di samping itu, pembuktian jaksa dipersoalkan karena memasukkan berita acara pemeriksaan dua ahli yaitu Ahmad Redi dan Sri Winarsih, hanya sebagai alat bukti surat tanpa menghadirkan keduanya untuk diuji melalui pemeriksaan silang, yang dinilai tim pembela melanggar ketentuan KUHAP.
Seluruh keberatan tersebut akan disampaikan dalam nota pembelaan (pledoi) Ginarsa dan Budiono Tanbun pada Kamis (19/11/2026).
“Kami menghargai tuntutan yang disampaikan Penuntut Umum, dan Terdakwa BT akan menggunakan haknya untuk membantah seluruh isi tuntutan dalam Pledoi," pungkasnya (Ali)




