Bukan Sekadar Bansos, Wakil Rakyat Kaltim Minta Penanganan Kemiskinan Melalui Kreativitas dan Pembukaan Lapangan Kerja

KALTIM — Anggota DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, minta penanganan kemiskinan harus mengedepankan solusi jangka panjang.

Misalnya perluasan akses kerja dan penguatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Jadi, Bukan sekadar mengandalkan bantuan tunai atau bantuan sosial (bansos).

Baca Juga: Andi Adi Minta Edukasi Intensif Masyarakat Agar Jaga Kondisi Lingkungan

Sebab, bansos bersifat sementara. Tidak menyentuh akar persoalan.

Baca Juga: Agusriansyah Ridwan Menilai Program Pendidikan Gratis Pol Efektif Berjalan di 2026

Apalagi jika tidak diikuti dengan penciptaan lapangan kerja yang layak.

“Yang dibutuhkan masyarakat adalah kesempatan kerja. Bukan hanya bantuan yang sifatnya sesaat. Selama pengangguran masih tinggi, kemiskinan akan tetap jadi masalah,” kata Andi Adi kepada awak media, Selasa 10 Juni 2025.

Politisi Golkar itu lebih jauh mengkritisi kondisi ekonomi di masyarakat saat ini belum mencerminkan pertumbuhan merata.

Banyak warga masih kesulitan secara ekonomi, kehilangan penghasilan, dan mengalami penurunan daya beli.

“Realitasnya di lapangan belum sejalan dengan data makro. Ini jadi indikator bahwa pendekatan kita terhadap pemulihan ekonomi masih perlu evaluasi,” pintanya.

Untuk itu dia mendorong agar pemerintah, baik pusat maupun daerah, lebih fokus pada pemberdayaan UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal.

Menurutnya, akses modal yang mudah, kemudahan perizinan, hingga insentif pajak sangat penting agar pelaku usaha kecil bisa tumbuh dan membuka lapangan kerja baru.

“UMKM bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, kalau mereka tidak dibebani birokrasi dan diberi dukungan konkret. Ini seharusnya jadi prioritas,” ujarnya.

Andi juga mengingatkan bahwa tantangan saat ini semakin kompleks di tengah disrupsi digital dan ketidakpastian ekonomi global.

Maka ia mendorong kebijakan yang disusun benar-benar menyentuh akar rumput dan gampang diimplementasikan.

“Seluruh kebijakan harus berpihak pada rakyat kecil. Jangan sampai pelaku UMKM justru terpinggirkan karena sulitnya akses ke fasilitas negara,” pungkasnya. (*)