BONTANG — Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bontang terus mendorong percepatan transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kota Bontang melalui penguatan integrasi data dan layanan antarperangkat daerah.
Salah satu langkah yang dilakukan yakni dengan menggelar rapat sinkronisasi data lintas OPD pada 13 April 2026 di Ruang Rapat Diskominfo Kota Bontang.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government, H. Yudhi Pancoro, dan dihadiri unsur Bidang E-Government, Bidang Persandian, serta sejumlah perangkat daerah terkait.
Di antaranya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), UPT Rusunawa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkim), serta Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian (DKP3).
Kegiatan ini menjadi forum koordinasi penting dalam menyamakan persepsi sekaligus membahas kesiapan integrasi berbagai aplikasi layanan milik perangkat daerah ke dalam Super Apps Limau, platform layanan digital terintegrasi milik Pemerintah Kota Bontang.
Beberapa aplikasi yang menjadi fokus pembahasan antara lain aplikasi e-Retribusi Sampah milik DLH, aplikasi Bapenda Etam berbasis Android yang melayani Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak daerah lainnya, sistem pembayaran Rusunawa milik Dinas Perkim, hingga aplikasi SIRAPI milik DKP3.
Selain membahas kesiapan teknis integrasi, rapat juga menyoroti pentingnya sinkronisasi dan validasi data agar layanan yang nantinya terhubung dalam Super Apps Limau dapat berjalan optimal, akurat, dan mudah diakses masyarakat.
Interoperabilitas sistem antar-OPD dinilai menjadi salah satu kunci utama dalam mendukung layanan pemerintahan berbasis digital yang efektif dan efisien.
Melalui kegiatan ini, Diskominfo Bontang menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas perangkat daerah guna menciptakan ekosistem pemerintahan digital yang terintegrasi.
Kehadiran Super Apps Limau diharapkan mampu menjadi pusat layanan publik digital yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai kebutuhan layanan pemerintahan hanya melalui satu platform.
Upaya sinkronisasi data lintas OPD ini sekaligus menjadi bagian dari strategi Pemerintah Kota Bontang dalam mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), meningkatkan kualitas tata kelola data daerah, serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Cca/adv)
