KUKAR — Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pertambangan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menghadirkan fakta krusial di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda.
Keterangan dari ahli akuntansi dan audit yang dihadirkan di persidangan menjadi angin segar sekaligus meringankan posisi para terdakwa dalam sidang perkara tersebut.
Sudirman, seorang ahli akuntansi dan audit yang juga mantan auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), secara tegas menyatakan keberadaan izin yang sah serta pelunasan royalti resmi kepada negara telah menuntaskan seluruh kewajiban perusahaan, sehingga unsur kerugian keuangan negara praktis gugur.
"Jika perusahaan tambang memiliki izin sah dan telah membayar royalti, maka kewajiban negara selesai dan tidak ada kerugian," kata Sudirman, Selasa (10/11/2026).
Sudirman menerangkan, batu bara di bawah tanah kawasan hak pengelolaan lahan bukan milik pemegang sertifikat, melainkan berada di bawah kewenangan bupati melalui izin tambang.
Menurutnya, audit kerugian negara wajib berpijak pada kepastian nilai riil secara objektif dan tidak boleh dibangun di atas asumsi sepihak mengenai kepemilikan komoditas tambang.
Ia juga meluruskan pandangan keliru terkait metode perhitungan finansial dalam industri ekstraktif seperti pertambangan.
Menurutnya, standar audit yang berlaku tidak mengenal metode pendapatan murni begitu saja.
Pertambangan merupakan industri ekstraktif yang perhitungannya wajib mengurangkan harga pokok penambangan, seluruh beban operasional kantor, serta kewajiban pajak resmi perusahaan.
"Standar audit tidak mengenal metode pendapatan, sehingga keliru jika kerugian dihitung dari hasil penjualan dikurangi royalti," ujar Sudirman di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Jemmy Tanjung Utama.
Keterangan Sudirman yang dinilai meruntuhkan argumen kerugian negara tersebut turut selaras dengan pandangan pakar hukum pidana, Prof. Eva Zulfa.
Saat bersaksi dalam perkara yang sama, Prof. Eva menyoroti aspek kedaluwarsa penuntutan hukum, khususnya yang menjerat terdakwa Budiono Tanbun.
"Jelas untuk terdakwa Budiono Tanbun, kasus ini sudah masuk kedaluwarsa jika dihitung dari sejak berhentinya terdakwa Budiono Tanbun sebagai Direkur PT Kemilau Rindang Abadi" tutur Prof Eva Zulfa saat bersaksi.
Landasan hukum kedaluwarsa tersebut bersandar pada ketentuan Pasal 78 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Berdasarkan aturan tersebut, batas waktu penuntutan dinilai telah terlampaui, terhitung sejak Budiono diberhentikan dari jabatannya sebagai direksi menyusul pengambilalihan manajemen perusahaan oleh pihak Singapura pada tahun 2007 silam.
Sejak saat itu, Budiono menegaskan dirinya sudah tidak lagi terlibat dalam kepengurusan PT Kemilau Rindang Abadi (KRA).
Di tengah bergulirnya fakta persidangan yang menguntungkan pihak terdakwa, ketegangan sempat terjadi ketika tim penasihat hukum mengajukan keberatan resmi.
Tim hukum melayangkan sanggahan atas langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang memaksakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dua ahli sebagai alat bukti surat.
Sanggahan ini dilayangkan lantaran penggunaan BAP sebagai alat bukti surat membuat tim penasihat hukum kehilangan hak konstitusionalnya untuk melakukan pemeriksaan silang kepada kedua ahli tersebut secara langsung di dalam persidangan.
Kritik tersebut ditujukan terhadap berkas Ahmad Redi selaku ahli hukum pertambangan dan Sri Winarsih selaku ahli hukum pertanahan dari pihak kejaksaan.
"Pasal 239 huruf c KUHAP mewajibkan bukti surat dibuat mandiri oleh ahli, sehingga formulasi penyidik membuatnya gugur dan sekadar bernilai affidavit," demikian Penasihat Hukum Andi Simangunsong. (Ali)
-300x195.jpg&w=3840&q=75)
