KUBAR — Kuasa hukum warga Long Daliq, Kecamatan Long Iram, Silvester Hengki Sanan, mempertanyakan penanganan laporan dugaan penjualan lahan kepada PT Borneo Damai Lestari (BDL) di Polres Kutai Barat (Kubar).
Dalam laporan tersebut, warga mempersoalkan dugaan penjualan lahan oleh oknum berinisial DHI kepada PT BDL. Namun, setelah lebih dari lima bulan, laporan itu belum menunjukkan kejelasan.
Sementara itu, PT BDL melakukan penanaman sawit di lahan yang disengketakan. Aktivitas penanaman itu diduga mendapat pengawalan aparat kepolisian bersenjata lengkap. Kondisi itu memicu keberatan dari pihak warga.
"Sudah lebih dari lima bulan, laporan belum menunjukkan kejelasan. Kami meminta Polres Kubar segera mengambil langkah agar ada kepastian hukum pada laporan yang kami ajukan," ujar Hengki kepada Katakaltim, Selasa (10/11/2026).
Katanya, berdasarkan keterangan penyidik Polres Kubar, terlapor telah dipanggil untuk dimintai keterangan. Namun, terlapor belum memenuhi panggilan meski sudah beberapa kali dipanggil.
Dia mendesak Polres Kubar segera melakukan gelar perkara untuk menentukan langkah hukum atas laporan tersebut.
Menurutnya, kepolisian perlu memberikan kepastian agar penanganan kasus tidak terus berlarut.
"Kalau sudah dua sampai tiga kali dipanggil untuk dimintai keterangan dan tidak hadir, harus ada langkah lanjutan agar perkara tidak terus berlarut," tegasnya.
Hengki juga mempertanyakan pengawalan aparat bersenjata lengkap terhadap aktivitas perusahaan. Ditegaskannya, lokasi tersebut bukan medan perang atau wilayah konflik bersenjata.
"Yang menjadi pertanyaan, mengapa aparat ikut terlibat dalam pengamanan aktivitas perusahaan, sementara mereka mengetahui persoalan lahan ini masih berproses di Polres," paparnya.
Hengki meminta seluruh aktivitas perusahaan di lokasi sengketa dihentikan sementara hingga ada kepastian hukum mengenai kepemilikan lahan.
Dia khawatir aktivitas di atas objek sengketa dapat menghilangkan atau mengaburkan barang bukti, seperti patok batas lahan, tanaman tumbuh, hingga bangunan-bangunan tua yang berkaitan dengan perkara.
Pihaknya juga telah menyurati Polres Kubar, Polda Kaltim hingga Mabes Polri. Surat tersebut ditembuskan kepada PT BDL agar perusahaan menghentikan aktivitas di lokasi sampai ada kepastian hukum.
"Kami berharap persoalan ini mendapat perhatian khusus. Kepolisian harus memberikan kepastian penanganan laporan dan seluruh pihak harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan," tutupnya.
Kapolres Kubar melalui Kasat Reskrim, AKP Muhammad Boy Akbar saat dikonfirmasi membenarkan laporan tersebut.
Pihaknya telah memberikan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) kepada kepada pelapor.
"Sepertinya sudah ada SP2HP dikirim kepada korban," ungkapnya.
Ditanyakan soal pihak kepolisian bersenjata lengkap terhadap aktivitas penanaman sawit PT BDL di lahan bersengketa, Boy menyarankan hal tersebut ditanyakan ke Bagian Humas Polres Kubar.
"Mungkin dari pihak pengamanan disana mungkin bang. Menurut saya bang bisa ditanyakan ke humas saja kalau yang itu," singkatnya. (Jantro)
-300x195.jpg&w=3840&q=75)
