Kepala Otorita IKN Teken PKS dengan 5 Investor untuk Percepatan Pembangunan IKN

JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama lima investor melakukan penandatanganan Perjanjian Pemanfaatan Tanah dan Pengalokasian Lahan ADP Otorita IKN dan Akta Notarial di Auditorium Kementerian PU, pada Senin, (24/02/2025).

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menandatangani sejumlah akta notarial perjanjian kerja sama bersama lima investor, yaitu: PT Balikpapan Ready Mix Nusantara, PT Berkah Bersinar Abadi, PT Brantas Abipraya (Persero), PT Puri Persada Lampung, serta Universitas Negeri Surabaya.

Kelima investor tersebut akan membangun sejumlah fasilitas, seperti mixed-use building, perkantoran, hotel, hingga gedung kampus di Nusantara.

Baca Juga: Tak Sampai Masa Jabatan, Jokowi Hanya Resmikan Istana Negara di IKN

"Apa yang kami tandatangani tadi adalah bagian dari investasi swasta murni sebesar 1,2 Triliun Rupiah. Jika sudah ada perjanjian kerja sama, berarti tanah sudah tersedia, sudah firm, sudah mempunyai hak atas tanahnya, dan hak guna bangunannya sudah oke. Sekarang saatnya dimanfaatkan," ujar Basuki.

Baca Juga: Investasi Puluhan Trilun Sudah Parkir di IKN, Kepala Otorita Pastikan Pemilu Tidak Halangi Investor

Penandatanganan ini dilakukan sebagai landasan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta untuk memperkukuh komitmen bersama dalam memulai pembangunan pada tahun 2025.

Sejalan dengan itu, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono menyampaikan, dengan penandatanganan PKS ini, investasi swasta di IKN terus berlangsung.

''Investor dapat memulai pembangunan dengan segera tanpa perlu seremonial groundbreaking terlebih dahulu,'' katanya.

Penandatanganan tersebut merupakan salah satu rangkaian dalam agenda Penjajakan Minat Pasar terkait Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Sektor Perumahan yang diselenggarakan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo untuk lebih banyak melibatkan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur, khususnya di IKN, serta ketentuan dalam Peraturan Menteri PPN No. 6/2022. (Hilman)