NUSANTARA — Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berjalan.
Tapi, progres fisik sejumlah gedung utama pemerintahan tersebut masih di bawah 35 persen.
Berdasarkan data terbaru, rata-rata progres pembangunan kawasan legislatif baru mencapai 25,40 persen.
Sementara kawasan yudikatif sedikit lebih tinggi, yakni 32,83 persen.
Perkembangan tersebut diketahui saat Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, bersama jajaran melakukan peninjauan sejumlah proyek pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Kamis (12/11/2026).
Peninjauan diawali dari kawasan legislatif, tepatnya di lokasi pembangunan Gedung Sidang Paripurna.
Baca Juga
6 Hari Ramai Sekali, Pekan Raya Bontang Gaet 38 Ribu Pengunjung dan Catat Transaksi Rp450 JutaRombongan kemudian melanjutkan kunjungan ke kawasan yudikatif, termasuk proyek pembangunan Gedung Mahkamah Agung.
Berdasarkan data pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun, progres pembangunan Gedung DPD RI telah mencapai 22,75 persen dan Gedung MPR RI sebesar 24,33 persen.
Sementara itu, Gedung DPR I tercatat mencapai 21,91 persen dan Gedung DPR II sebesar 21,66 persen. Adapun Gedung Sidang Paripurna baru mencapai 20,25 persen.
Di sisi lain, pembangunan jalan kawasan legislatif menunjukkan progres lebih tinggi, yakni 41,49 persen.
Untuk kawasan yudikatif, pembangunan Gedung Mahkamah Agung dan Plaza Keadilan telah mencapai 26,52 persen.
Sedangkan Gedung Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial berada di angka 25,27 persen.
Adapun pembangunan jalan kawasan yudikatif telah mencapai 46,69 persen.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Aswin Grandiarto Sukahar, mengatakan pelaksanaan pembangunan gedung perkantoran legislatif dan yudikatif masih berjalan sesuai koridor target.
Meski demikian, pihaknya meminta pelaksana proyek menjaga intensitas pekerjaan dan meningkatkan kecepatan pembangunan agar target akhir tahun dapat tercapai.
“Untuk kegiatan pembangunan gedung-gedung perkantoran, tadi alhamdulillah masih sesuai dengan target. Meskipun begitu, kami masih harus mengejar target di akhir tahun dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai target,” ujar Aswin.
Selain meninjau proyek pemerintahan, Basuki juga melihat langsung pembangunan kawasan terpadu milik PT Star Bright International Investment di KIPP 1B.
Investor asal Tiongkok tersebut telah memulai konstruksi sejak Juli 2026 dengan nilai investasi mencapai Rp1,25 triliun.
Aswin menjelaskan, dalam kunjungan tersebut Basuki memberikan sejumlah arahan terkait pelaksanaan konstruksi, standar desain bangunan, hingga rencana pengembangan investasi.
Menurutnya, kualitas konstruksi dan desain menjadi perhatian penting agar bangunan yang dihasilkan sesuai kebutuhan serta harapan pasar.
“Bapak Kepala memberikan arahan-arahan dan masukan terkait dengan pelaksanaan pembangunan, standar desain dan harapan pembangunan ke depan maupun investasinya. Di situ Pak Kepala juga menyampaikan pesan bahwa pembangunannya konstruksinya harus serius, termasuk juga desainnya,” jelasnya.
Rangkaian peninjauan kemudian berlanjut ke proyek pembangunan kolam retensi SM-02 yang memiliki kapasitas tampungan mencapai 243.000 meter kubik.
Progres fisik kolam retensi tersebut telah mencapai sekitar 70 persen. Sementara realisasi keseluruhan paket pembangunan kolam retensi tercatat sebesar 33,91 persen per 10 November 2026, dengan target progres sekitar 56,62 persen pada akhir tahun.
Pembangunan kolam retensi ini menjadi bagian dari penerapan konsep sponge city di Nusantara. Konsep tersebut dirancang untuk mengelola limpasan air hujan sekaligus mendukung konservasi sumber daya air.
Infrastruktur ini juga menjadi bagian dari pengembangan jaringan perpipaan air minum dan fasilitas dasar di kawasan IKN.
Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025, Otorita IKN terus mempercepat pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif pada Tahap II periode 2025–2029.
Pembangunan tersebut ditujukan untuk melengkapi ekosistem pemerintahan di Nusantara, mulai dari lembaga eksekutif, legislatif hingga yudikatif. (Han)




