SAMARINDA – Molornya penandatanganan nota kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kalimantan Timur (Kaltim) menuai sorotan. Keterlambatan yang mencapai sekitar tiga bulan tersebut dikhawatirkan berdampak pada gagalnya pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kaltim 2027 sesuai batas waktu 30 November 2026.
Pengamat politik, Saipul Bahtiar, menduga keterlambatan penyepakatan KUA-PPAS tidak terlepas dari adanya permainan politik oleh sejumlah aktor politik di Kaltim.
Menurutnya, perdebatan panjang yang menghabiskan banyak waktu justru lebih banyak berkutat pada usulan proyek Multi Years. Sementara itu, persoalan mendasar masyarakat seperti pendidikan, pemberdayaan UMKM, kemiskinan, kesehatan hingga infrastruktur dinilai kurang mendapatkan perhatian.
“Saya menduga ada upaya dari berbagai pihak agar perhatiannya publik tidak fokus pada hal-hal yang juga dikategorikan program prioritas,” tandas Saipul Bahtiar saat dihubungi Kata Kaltim, Sabtu (21/11/2026).
Ia menilai, pembahasan anggaran semestinya tidak hanya berorientasi pada proyek-proyek besar, tetapi juga harus memastikan kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah daerah.
Di sisi lain, keterlambatan penandatanganan KUA-PPAS yang baru dilakukan pada 19 November 2026 dinilai menimbulkan efek domino terhadap tahapan pembahasan RAPBD.
Baca Juga
UMP Kaltim 2027 Ditetapkan Rudy Mas’ud, SBSI-92: Serikat yang Dilibatkan Hanya yang SejalanDengan waktu yang semakin terbatas, peluang tercapainya kesepakatan RAPBD pada 30 November mendatang semakin menjadi perhatian.
“Terhitung mulai hari ini waktu yang tersisa sembilan hari lagi, terlebih lagi DPRD juga tidak mau menunda resesnya, tetapi masih banyak tahapan yang mesti dilalui,” ujarnya.
Saipul menjelaskan, apabila RAPBD tidak dapat disepakati hingga batas waktu yang ditentukan, kondisi tersebut berpotensi menjadi preseden buruk bagi kinerja DPRD maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim di mata publik.
Menurutnya, masyarakat tentu akan mempertanyakan kemampuan kedua lembaga tersebut dalam menjalankan fungsi perencanaan dan penganggaran daerah.
Ia juga mengingatkan, apabila RAPBD 2027 gagal disepakati sesuai jadwal, maka APBD tahun anggaran 2026 akan menjadi dasar pengeluaran daerah pada tahun berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi membuat perencanaan program dan kegiatan pemerintah daerah kurang optimal, mengingat adanya kemungkinan perubahan kondisi pendapatan maupun kebutuhan belanja daerah pada 2027.
“Tentunya kalau itu terjadi maka, perencanaan program tidak akan benar-benar efisien dan efektif sebab pasti ada perubahan kondisi di tahun 2027 yang berbeda dengan tahun sebelumnya,” paparnya.
Di akhir pernyataannya, Saipul Bahtiar mengingatkan masyarakat agar tetap mengawal dan mengawasi seluruh kebijakan yang akan diterapkan pemerintah daerah.
Ia berharap, setiap keputusan anggaran benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat dan mampu menjawab berbagai persoalan mendasar di Kalimantan Timur, bukan sekadar menjadi ruang tarik-menarik kepentingan politik. (Yudha)




