Katakaltim Logo

Ilustrasi penolakan SBSI-92 Kaltim terhadap penetapan UMP 2027 yang dipersoalkan karena dugaan tidak melibatkan sejumlah serikat pekerja dalam proses pembahasan. (Ilustrasi AI)


UMP Kaltim 2027 Ditetapkan Rudy Mas’ud, SBSI-92: Serikat yang Dilibatkan Hanya yang Sejalan

Penulis: Yudha | Editor: Galang
22 November 2026

SAMARINDA – Ketua DPD Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992 Kalimantan Timur (Kaltim), Sultan, menolak besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Kaltim 2027 yang ditetapkan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, pada Sabtu (21/11/2026).

Penolakan tersebut dilatarbelakangi dugaan tidak dilibatkannya sejumlah serikat pekerja yang ada di Kaltim dalam proses pembahasan dan penetapan UMP melalui Dewan Pengupahan.

Sultan menilai, proses penetapan upah minimum seharusnya melibatkan seluruh unsur yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan pengupahan, termasuk perwakilan serikat pekerja.

“Bagaimana kami bisa menerima, proses penetapannya saja tidak sesuai dengan aturan,” beber Sultan saat dihubungi Kata Kaltim, Sabtu (21/11/2026).

Ia menjelaskan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, pembahasan UMP semestinya melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), organisasi pengusaha, serikat pekerja, hingga kalangan akademisi.

Namun, Sultan menyayangkan sejumlah serikat pekerja yang berdomisili di Kaltim justru tidak dilibatkan dalam proses pembahasan UMP terbaru tersebut.

“Saya bisa memastikan, kalau serikat pekerja yang ikut dalam pembahasan itu, serikat yang sejalan dengan mereka dan dipilih tidak berdasarkan ketentuan yang ada,” tegasnya.

Atas dugaan kejanggalan tersebut, Sultan menyatakan akan menempuh sejumlah langkah untuk mempersoalkan hingga membatalkan penetapan UMP Kaltim 2027.

Tanggapan Disnakertrans Kaltim

Kepala Disnakertrans Kaltim, Rozani Erawadi, memastikan proses penetapan UMP telah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Rozani juga menegaskan bahwa susunan personalia Dewan Pengupahan Kaltim telah memiliki mekanisme tersendiri. Bahkan, dokumen terkait susunan personalia tersebut dapat diperiksa melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

“Untuk menjadi Dewan Pengupahan ada mekanismenya,” ujar Rozani saat dihubungi Kata Kaltim, Sabtu (21/11/2026).

Pernyataan kedua pihak tersebut memperlihatkan adanya perbedaan pandangan terkait proses penetapan UMP Kaltim 2027. Di satu sisi, SBSI-92 mempertanyakan keterlibatan unsur serikat pekerja, sementara Disnakertrans memastikan seluruh tahapan telah dilaksanakan sesuai ketentuan. (Yudha)

Dilihat 698 kali

Koran Katakaltim

Bagikan Ke :