KUTIM - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Darurat Pendidikan menggelar aksi demonstrasi di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Timur (Kutim), Rabu 6 Mei 2026.
Mereka berasal dari sejumlah organisasi, seperti GMNI, PMII, dan BEM STIPER Kutim, menyuarakan transparansi mandatory pendidikan, hingga ketimpangan layanan pendidikan di Kutim.
Mereka juga menuntut transparansi dana hibah kampus STIPER Kutim, dan penolakan pembangunan Sekolah Rakyat.
Koordinator Lapangan aksi, Deo Datus Kacaribu, menyebut demonstrasi ini dilatarbelakangi kegelisahan mahasiswa pada kondisi pendidikan yang dinilai belum berjalan ideal.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu melakukan pembenahan agar tata kelola pendidikan lebih akuntabel.
"Kami hadir di sini untuk menegaskan bahwa pendidikan bukan sekadar formalitas," ujarnya.
"Kami menolak sistem yang menindas dan menuntut reformasi total pada Dinas Pendidikan Kutai Timur agar lebih akuntabel dalam menjalankan fungsinya," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Disdikbud Kutim Mulyono, menyampaikan pada massa aksi bahwa alokasi anggaran pendidikan di Kutim terealisasi sebagimana seharusnya.
Katanya pemerintah bersama DPRD telah mengalokasikan 20 persen APBD untuk sektor pendidikan, sesuai ketentuan.
Adapun masalah pemerataan fasilitas pendidikan, Mulyono mengklaim pihaknya terus mengoptimalkan dalam beberapa tahun terakhir.
"Tiga bulan setelah saya menjabat, saya sendiri yang memimpin kantor ini untuk keliling sekolah untuk mendata sekolah-sekolah," terangnya.
Sementara soal transparansi, Mulyono menegaskan bahwa pihaknya telah membuka akses informasi kepada publik.
Bahkan, Disdikbud Kutim disebut memperoleh nilai sempurna dalam penilaian Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tahun lalu.
"Kalau mau lihat isi anggaran kami, silahkan. Itu bukan barang rahasia. Itu bisa diakses semua," pungkasnya. (cca)
