KALTIM — Pemerintah Kaltim memastikan tak ada alokasi Bantuan Keuangan (Bankeu) dalam APBD Perubahan 2026.
Katanya kebijakan tersebut bukan hal baru di Kaltim. Sebab selama beberapa tahun terakhir, Bankeu memang tak dimasukkan dalam skema anggaran perubahan.
Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni menerangkan, Bankeu hanya dianggarkan melalui APBD murni, bukan pada APBD-P (perubahan).
"Kita memang selama ini kan sudah berapa tahun tidak mengalokasikan Bankeu," jelas Sri Wahyuni usai menghadiri rapat Paripurna di DPRD Kaltim, pada Senin (13/7/2026).
Ketiadaan Bankeu di APBD-P bukan berarti program tersebut dihapus. Skema penganggaran tetap jalan. Tapi tak dibahas dalam perubahan anggaran 2026.
Terkait peluang Bankeu pada APBD Murni 2027, juga masih abu-abu. Kata Sri, keputusan masih bergantung pada kemampuan keuangan daerah.
"Nanti kita lihat ya," hemat Sri Wahyuni.
Pun demikian, Pemprov memastikan Bankeu tetap tersedia pada APBD Murni 2026. “Ada. 2026 ada," tukasnya.
Rincian Bankeu Kaltim
Berdasarkan data Pemprov Kaltim, total alokasi Bankeu APBD Murni 2026 sekitar Rp1,125 triliun untuk 10 kabupaten/kota.
Namun, mayoritas daerah mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Kecuali Penajam Paser Utara (PPU) yang justru naik dari Rp60,65 miliar menjadi Rp62,99 miliar.
Samarinda jadi penerima terbesar Rp311,66 miliar. Meski turun signifikan dari Rp575,79 miliar pada 2025. Disusul Berau Rp222,09 miliar dan Paser Rp213,33 miliar.
Balikpapan menerima Rp139,19 miliar dan Bontang Rp88,86 miliar, keduanya juga mengalami penurunan.
Sementara itu, Kutai Kartanegara mendapat Rp50,32 miliar, Kutai Timur Rp27,49 miliar, serta Kutai Barat dan Mahakam Ulu masing-masing Rp5 miliar. Turun tajam dari tahun sebelumnya.
Data Bappeda menunjukkan, tren Bankeu sempat meningkat dari Rp862,55 miliar pada 2022 menjadi Rp2,045 triliun pada 2025, sebelum kembali turun di 2026 menjadi Rp1,125 triliun atau 19,11 persen dari total belanja transfer.
Dengan tidak adanya penambahan di APBD-P 2026, alokasi Bankeu yang telah ditetapkan dalam APBD Murni menjadi acuan penyaluran hingga akhir tahun.
Sembari menunggu kepastian kebijakan untuk tahun 2027 yang masih bergantung pada kondisi fiskal daerah dan pembahasan bersama DPRD. (Deni)
