BONTANG – Pemerintah Kota Bontang memperkuat upaya mewujudkan lingkungan yang ramah perempuan dan anak melalui kegiatan Advokasi dan Penguatan Kelembagaan Kelurahan Ramah Perempuan Peduli dan Layak Anak yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Bontang Utara, Selasa 26 Mei 2026.
Kegiatan ini diikuti para lurah dan perwakilan kecamatan se-Kota Bontang, Kader Perlindungan Perempuan dan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PPATBM), serta narasumber dari DP3A Provinsi Kalimantan Timur, Nova Paranoan.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menyebut penguatan kelembagaan di tingkat kelurahan menjadi bagian penting dalam upaya memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak.
Katanya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, namun juga dari kemampuan daerah menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif.
"Ketika berbicara tentang kemajuan sebuah kota, bukan hanya infrastrukturnya yang menjadi ukuran, tetapi sejauh mana kota tersebut mampu memberikan perlindungan yang aman dan nyata bagi perempuan serta anak-anak," ucap Neni.
Ia menegaskan, Pemerintah Kota Bontang terus mendorong berbagai program yang mendukung pemenuhan hak perempuan dan anak, sekaligus memperkuat upaya mempertahankan predikat Kota Layak Anak.
Menurut Neni, perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dilakukan pemerintah kota sendiri.
Karena itu, katanya peran kecamatan, kelurahan, kader masyarakat, dunia pendidikan, dunia usaha, hingga keluarga menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak.
"Sinergi dan kolaborasi semua pihak menjadi kunci agar perlindungan perempuan dan anak dapat berjalan optimal hingga di tingkat kelurahan," ujarnya. (Adv)
