BONTANG – Pemerintah Kota Bontang menegaskan tidak ingin "menjual mimpi" lewat APBD 2027.
Di tengah ketidakpastian dana transfer dari pemerintah pusat dan proyeksi penurunan pendapatan daerah, anggaran akan disusun berdasarkan kemampuan fiskal yang riil, bukan sekadar mengejar angka besar.
Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Agus Haris, membacakan sambutan Wali Kota Bontang pada Rapat Parupurna penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 Kota Bontang, Selasa 4 Agustus 2026.
Ia menerangkan, kondisi keuangan Bontang sangat dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Sebagian besar pendapatan daerah masih berasal dari dana transfer, sehingga pemerintah tidak bisa menyusun belanja dengan mengandalkan pendapatan yang belum pasti.
"Kita tidak dapat menyusun belanja berdasarkan dana yang belum pasti. Kita juga tidak boleh menetapkan pendapatan terlalu tinggi hanya agar anggaran terlihat besar," ucapnya.
Ia mengakui, tahun 2027 bukan periode yang mudah, kondisi fiskal daerah sedang menghadapi tantangan serius.
Di tingkat nasional, transfer ke daerah pada APBN 2027 masih berupa kisaran, yakni Rp710 triliun hingga Rp810 triliun.
Sementara di Kalimantan Timur, pendapatan daerah diproyeksikan turun dari Rp14,25 triliun pada 2026 menjadi Rp11,74 triliun pada 2027 atau berkurang sekitar Rp2,51 triliun.
Dengan kondisi ini, kata Agus Haris, Pemkot Bontang memilih menyusun APBD secara realistis agar program yang direncanakan benar-benar dapat dijalankan.
"Anggaran yang baik bukan anggaran yang paling besar, tetapi anggaran yang masuk akal, dapat dilaksanakan, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat," tandasnya. (Adv)
