PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih menunggu persetujuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk membentuk dua Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) baru.
Padahal, keberadaan kedua unit tersebut dinilai diperlukan untuk menunjang pelayanan dan kebutuhan teknis di lingkungan pemerintah daerah.
Dua UPTD yang diusulkan yakni UPT Balai Benih Ikan di bawah Dinas Perikanan dan UPT Laboratorium Masyarakat di bawah Dinas Kesehatan.
Saat ini, usulan pembentukan keduanya masih dalam tahap verifikasi di tingkat provinsi.
Baca Juga
Pengalihan Jalan di Sepaku ke OIKN Terkendala Anggaran, Pemkab PPU Siapkan Perbaikan DaruratKepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Sekretariat Kabupaten PPU, Iwan Darmawan, mengatakan seluruh dokumen persyaratan, mulai dari kajian hingga naskah penjelasan, telah dinyatakan lengkap dan diteruskan ke pemerintah provinsi.
"Untuk prosesnya sampai hari ini sudah di provinsi. Kita masih menunggu jawaban resmi terkait usulan pembentukan dua UPTD tersebut," ujarnya.
Iwan menjelaskan, usulan pembentukan UPTD berasal dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan kebutuhan pelayanan dan hasil kajian di lapangan.
Selanjutnya, usulan disampaikan kepada bupati melalui Sekretariat Daerah untuk diproses sesuai mekanisme penataan kelembagaan.
Meski demikian, pembentukan UPTD tidak bisa hanya didasarkan pada kebutuhan organisasi.
Ada sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi, di antaranya analisis beban kerja (ABK), ketersediaan sumber daya manusia (SDM), serta jabatan fungsional yang akan mengisi unit tersebut.
Menurut Iwan, keberadaan jabatan fungsional menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan kelayakan pembentukan UPTD.
Karena itu, kelengkapan administrasi saja belum cukup apabila persyaratan sumber daya manusia dan jabatan belum terpenuhi.
"Kalau misalkan kita mau bentuk-bentuk saja, tetapi jabatan fungsionalnya belum ada, kan tidak bisa. Itulah hasil dari provinsi yang menyampaikan bahwa ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi," jelasnya.
Dalam proses tersebut, Bagian Ortal berperan memfasilitasi penataan kelembagaan dan memastikan usulan OPD sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara keputusan pembentukan tetap menunggu hasil verifikasi dan persetujuan pemerintah provinsi.
Terkait target realisasi, Iwan memperkirakan kedua UPTD tersebut kemungkinan belum dapat dibentuk tahun ini.
Sebab, hingga saat ini belum ada jawaban resmi dari pemerintah provinsi mengenai usulan tersebut.
"Untuk waktunya kita tidak tahu apakah tahun ini atau tahun depan. Tetapi kalau melihat dari bulannya, kemungkinan tidak di tahun ini. Sejauh ini belum ada jawaban dari provinsi, namun jika dilihat dari kebutuhannya, hal ini memang sangat diperlukan," tandasnya. (adv)




