BONTANG — Lembaga Bantuan Hukum Populis Borneo (LBHPB) persoalkan Perpanjangan Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) lahan yang kini tercatat atas nama PT Indominco Mandiri (IMM).
Persoalan ini mencuat setelah LBHPB mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bontang, Rabu (10/11/2026), untuk meminta penjelasan terkait proses pembaruan SHGB yang diterbitkan pada 2019.
Anggota LBHPB, Andika, menjelaskan kedatangan mereka merupakan tindak lanjut atas laporan warga yang mengaku sebagai pemilik lahan di kawasan Indominco yang digunakan sebagai jalan hauling.
Warga tersebut mempertanyakan perpanjangan SHGB oleh PT Indominco karena merasa tidak pernah mengetahui, apalagi dilibatkan dalam proses pembaruan hak atas tanah tersebut.
"Kami datang kesini untuk meminta penjelasan Kepala BPN tentang proses perpanjangan SHGB pada tahun 2019 itu," tutur Andika, Kamis 12 November 2026.
Menurut Andika, proses perpanjangan SHGB mestinya memperhatikan pihak-pihak yang berkepentingan.
Termasuk warga yang mengaku sebagai pemilik lahan serta perusahaan yang akan memanfaatkan tanah tersebut.
“Harusnya kan semua itu diperhatikan,” tegasnya.
Ia pun mempertanyakan dasar BPN menerbitkan pembaruan SHGB tanpa sepengetahuan pihak yang mengklaim memiliki lahan.
"Mengapa BPN menerbitkan SHGB lahan tersebut? Kita patut menduga kalau perpanjangan SHGB tersebut cacat prosedural dan ada pihak-pihak yang melakukan manipulasi," kiranya.
Sementara itu, Kepala Kantor BPN Bontang, Hamim Muddayana, membenarkan berdasarkan dokumen pertanahan yang tercatat, lahan tersebut saat ini memiliki SHGB atas nama PT Indominco.
Hamim membeberkan pembaruan SHGB dilakukan pada 25 September 2019 lalu. Adapun hak atas tanah tersebut pertama kali diterbitkan pada 1995.
Namun, Hamim mengaku tak dapat menjelaskan secara pasti bagaimana proses pembaruan SHGB tersebut.
Pasalnya, saat proses itu dilakukan, dia belum menjadi pihak yang menangani langsung penerbitan dokumen tersebut.
"Kami ndak bisa menjelaskan proses perpanjangannya, soal itu kami hanya bisa mengandai-andi saja karena pada saat itu kami belum bertugas di Bontang," ucap Hamim.
Lebih lanjut, Hamim menyampaikan pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap penerbitan dokumen pertanahan oleh BPN dapat menempuh jalur hukum.
Setiap penerbitan dokumen pertanahan, tegas dia, pada prinsipnya dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, Hamim bilang BPN tak dapat memperlihatkan ataupun menyerahkan dokumen asli pertanahan kepada pihak yang berkepentingan, termasuk untuk keperluan pembuktian.
Pengecualian diberikan apabila permintaan dokumen tersebut berasal dari aparat penegak hukum atau hakim.
Diberitakan sebelumnya warga Bontang geram. Mereka menggelar aksi demonstrasi di atas lahan yang mereka klaim sebagai milik warga.
Unjuk rasa berlangsung pada Kamis 29 Oktober 2026. Mereka menuntut agar PT Indominco segera membayar lahan tersebut.
Sebab selama puluhan tahun PT Indominco memakainya sebagai jalan hauling.
Dalam aksi tersebut, warga juga meminta transparansi legalitas lahan SHGB. (Wira)
