BONTANG — Wakil Rakyat Bontang bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang melaksanakan rapat paripurna (Rapur) ke-9 masa sidang III, Senin 23 Juni 2025, malam.
Agenda ini berlangsung di Pendopo Wali Kota Bontang dalam rangka pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) Kota Bontang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2024.
Dalam kesempatan itu, Fraksi PKS Bersama Nasdem DPRD Kota Bontang merekomendasikan 4 hal kepada Pemkot Bontang, antara lain.
1. Implementasi sistem E-budgeting dan E-monitoring yang lebih terintegrasi untuk memperkuat pengendalian dan transparansi
2. Evaluasi kembali mekanisme dana insentif daerah (DID) dan dana kesejahteraan masyarakat agar dapat langsung menyasar sektor lemah dan statis
3. Penguatan kolaborasi lintas OPD dan antara pemerintah kota dengan DPRD, universitas, LSM, serta dunia usaha untuk memperkaya strategi Pembangunan
4. Optimalisasi kapasitas aparatur melalui pelatihan manajemen keuangan publik, perencanaan strategis, dan pengelolaan risiko anggaran.
Selain memberikan sejumlah rekomendasi, Fraksi PKS bersama NasDem juga menerima dan menyetujui pelaksanaan APBD Bontang tahun 2025 disahkan menjadi Perda.
“Atas nama Fraksi PKS bersama NasDem, kami menyatakan bahwa fraksi kami secara prinsip menerima dan menyetujui untuk menetapkan Pelaksanaan APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2024 ini untuk disahkan menjadi Perda,” demikian pernyataan Fraksi.
Pun demikian, Fraksi juga meminta kepada Pemkot Bontang agar setelah pertanggungjawaban ini disahkan menjadi Perda, Pemkot harus komitmen melaksanakan rekomendasi tersebut
“Dengan catatan bahwa rekomendasi strategis di atas menjadi komitmen bersama untuk diimplementasikan segera setelah pengesahan,” demikian penjelasan Fraksi.
Turut hadir dalam pertemuan itu antara lain Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, jajaran pimpinan DPRD Kota Bontang, Anggota DPRD Kota Bontang dan sejumlah OPD beserta camat dan lurah. (Adv)
