APBD Kaltim 2027 Rp12,1 Triliun, Pendidikan Kebagian 27 Persen, Belum Termasuk Gratispol

SAMARINDA — Rencana anggaran Kalimantan Timur (Kaltim) 2027 kembali dibahas Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Salah satu fokus pembahasan yaitu pemenuhan belanja wajib pada sektor pendidikan.

Dalam rapat tersebut, TAPD memastikan porsi anggaran pendidikan telah mencapai 27 persen dari proyeksi fiskal daerah 2027 yang dipatok sekitar Rp12,1 triliun.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim sekaligus Ketua TAPD, Sri Wahyuni, mengatakan persentase tersebut merupakan hasil penyesuaian terhadap sejumlah belanja wajib yang harus dipenuhi pemerintah daerah, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

"Dari hasil penyesuaian, belanja wajib pendidikan persentasenya sudah menyentuh 27 persen," ucap Sri kepada media usai rapat dengan Banggar, Kamis, (13/8/2026).

Menurut Sri, peningkatan porsi belanja pendidikan tersebut salah satunya dipengaruhi regulasi baru pemerintah pusat.

Aturan itu memasukkan gaji guru dan tenaga pendidik sebagai bagian dari belanja wajib pendidikan.

“Sekarang komponen belanja gaji pegawai sudah masuk dihitung sebagai bagian dari belanja mandatory,” terang Sri.

Selain gaji, belanja untuk sarana, prasarana, serta utilitas pendidikan yang menjadi kewenangan Pemprov turut dihitung dalam komponen tersebut.

Pun, angka 27 persen itu belum mencakup pembiayaan program Gratispol, khususnya bantuan biaya kuliah atau UKT yang menjadi salah satu program prioritas Pemprov Kaltim di bidang pendidikan.

"27 persen itu belum termasuk gratis UKT, di luar Gratispol," tegasnya.

Usai menyusun kerangka fiskal, TAPD selanjutnya melakukan pembagian proyeksi anggaran Rp12,1 triliun tersebut ke masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim.

Rancangan pembagian anggaran itu akan kembali disampaikan kepada Banggar DPRD Kaltim untuk dikaji.

Hasil pembahasan tersebut kemudian menjadi dasar menuju kesepakatan akhir antara legislatif dan eksekutif.

"Setelah disusun sampaikan lagi ke Banggar untuk ditelaah. Setelah beres baru disepakati bersama," tandasnya. (Deni)