Katakaltim Logo

Sidang Korupsi Tambang Kukar (dok: Ali/katakaltim)

Kasus Korupsi Tambang Kukar, Kuasa Hukum Minta Terdakwa Dibebaskan Karena Perkara Daluwarsa

Penulis: Ali | Editor: Agu
22 November 2026

SAMARINDA — Tim penasihat hukum terdakwa Budiono Tanbun minta majelis hakim membebaskan kliennya dari dakwaan kasus dugaan korupsi tambang batu bara di lahan transmigrasi Kutai Kartanegara (Kukar) karena telah daluwarsa selama 19 tahun.

Tuntutan pembebasan tersebut disampaikan dalam sidang lanjutan pembacaan nota pembelaan (pledoi) untuk Budiono Tanbun dan Ginarsa Tandinegara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda.

Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Jemmy Tanjung Utama bersama anggota Nur Salamah dan Risa Sylvya Noerteta, serta dihadiri Jaksa Penuntut Umum (JPU) Diana Marini Riyanto dan Juli Hartono.

Perkara korupsi tambang di lahan transmigrasi Kukar ini dinilai menimbulkan kerugian negara hingga Rp6,85 triliun.

Pada sidang sebelumnya, Selasa (17/11/2026), JPU menuntut Budiono Tanbun 7 tahun penjara, denda Rp1 miliar, dan uang pengganti Rp696,9 miliar.

Dalam perkara yang sama, Ginarsa Tandinegara dituntut 13 tahun penjara, Dany Aswin 11 tahun penjara, serta empat mantan pejabat daerah yaitu Herry Maryadi, Basri Hasan, Assobirin, dan Adinur, masing-masing dituntut 5 tahun penjara.

Kuasa hukum Budiono, Andi Simangunsong, menegaskan dakwaan jaksa itu lemah, karena merujuk pada aktivitas pertambangan di 2007.

Menurutnya, status Hak Pengelolaan (HPL) 01 Separi juga cacat hukum dan telah berakhir seiring terbitnya banyak Sertifikat Hak Milik (SHM) warga serta pemekaran Desa Separi berdasarkan SKB 2 Menteri.

Andi juga menyoroti kejanggalan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dijadikan dasar tuntutan jaksa.

Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) justru menunjukkan bahwa HPL 01 tidak tercatat sebagai aset kementerian maupun Barang Milik Negara (BMN).

Sehingga persoalannya merupakan kelalaian administrasi, bukan tindak pidana korupsi. Terkait uang pengganti Rp696,9 miliar yang dititipkan kliennya.

"Data tersebut harus dikembalikan karena yang menikmati hasil tambang adalah korporasi PT KRA bukan pribadi Budiono," katanya melalui keterangan resmi, Minggu (22/11/2026)

Sementara itu, dalam pledoi pribadinya, Budiono Tanbun menjelaskan pada 2007 ia hanya menjabat Direktur Operasional PT Kemilau Rindang Abadi, di bawah JMP Group hingga 28 Desember 2007, dengan lingkup kerja sebatas teknis lapangan.

Urusan perizinan dan pembebasan lahan disebut ditangani langsung direktur utama melalui ganti rugi kepada warga pemilik SHM sah, sementara kewajiban royalti dan pajak kepada negara telah dibayarkan perusahaan.

Budiono mengaku tak pernah mengetahui keberadaan HPL 01 Separi hingga baru diperiksa penyidik pada awal 2024.

Ia pun membantah tudingan bersekongkol dengan terdakwa Herry Maryadi karena baru mengenalnya di dalam tahanan.

Selain itu, ia menilai perhitungan kerugian negara sebesar Rp696,9 miliar oleh BPKP keliru karena menghitung nilai produksi batu bara, bukan tanah HPL.

"Penitipan dana Rp696,9 miliar kepada kejaksaan murni wujud itikad baik dan tanggung jawab moral, bukan pengakuan bersalah," demikian Budiono seraya memohon agar majelis hakim membebaskannya, memulihkan nama baiknya, serta mengembalikan seluruh aset yang disita. (Ali)

Dilihat 692 kali

Koran Katakaltim

Bagikan Ke :