BALIKPAPAN — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengeluarkan peringatan keras kepada negara dan perusahaan asing yang tidak menghargai kepentingan Indonesia.
Bahlil menegaskan, pemerintah tidak akan ragu mengevaluasi kontrak kerja sama energi dengan negara-negara yang dinilai tidak kooperatif dan tidak menghormati Indonesia.
Bahkan, ia membuka kemungkinan menghentikan ekspor energi ke negara yang dianggap tidak menghargai hubungan kerja sama dengan Indonesia..
Pernyataan itu disampaikan Bahlil saat meresmikan pengembangan proyek Jangkrik North East 6 (JNE-6) dan Lapangan Maha-South Hub di Kalimantan Timur, Kamis (22/10/2026).
Menurut Bahlil, kerja sama investasi dengan perusahaan asing harus dibangun atas prinsip saling menguntungkan.
Kehadiran perusahaan asing di Indonesia, kata dia, harus dipandang sebagai bagian dari hubungan kemitraan, bukan hubungan yang merugikan salah satu pihak.
“Setiap perusahaan luar negeri yang telah masuk, bekerja dan melakukan investasi di luar negeri, itu artinya mereka adalah saudara kita,” kata Bahlil.
Namun, hubungan tersebut, lanjut dia, harus dilandasi penghormatan terhadap kepentingan dan kedaulatan Indonesia.
“Kalau mereka adalah saudara kita, maka saya berjanji untuk menjalankan apa yang diperintahkan untuk menjaga searah. Ini di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan seluruh persoalan-persoalan kalian saya akan selesaikan,” ujarnya.
Bahlil menekankan pemerintah akan mendorong pola kerja sama win-win solution, sehingga perusahaan, pemerintah, dan negara sama-sama mendapatkan manfaat.
“Tidak boleh ada yang untung dan yang satu rugi. Inilah asas kebersamaan kita,” tegasnya.
Bisa Hentikan Ekspor
Bahlil kemudian menyampaikan peringatan lebih keras terkait kerja sama energi dengan negara lain.
Ia mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap kontrak dengan negara-negara yang dinilai tidak kooperatif.
“Saya akan melakukan evaluasi kontrak dengan negara-negara lain yang tidak kooperatif, yang tidak saling menghargai antara umumnya sama negara,” kata Bahlil.
Ia bahkan menyatakan tidak segan mempertimbangkan penghentian ekspor energi kepada negara yang tidak menghargai Indonesia.
“Saya tidak segan-segan untuk mempertimbangkan untuk tidak melakukan ekspor kepada negara mereka yang tidak menghargai Indonesia,” ujarnya.
Sebaliknya, Bahlil mengatakan Indonesia akan memberikan perlakuan berbeda kepada negara yang menunjukkan sikap saling menghargai.
“Negara-negara yang menghargai Indonesia, yang kita saling menghargai, maka sekalipun mereka tidak punya kontrak, kita akan membuat kontrak dan kita akan kasih kepada mereka,” katanya.
Menurut Bahlil, hubungan kerja sama tidak seharusnya hanya dibangun ketika suatu negara sedang membutuhkan pasokan energi.
“Jangan di saat mereka butuh baru mereka datang untuk memohon. Di saat ada persoalan lain yang sesungguhnya itu mampu dibicarakan dengan baik-baik seperti saudara,” ujarnya.
Prioritas Kebutuhan Dalam Negeri
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menegaskan bahwa peningkatan produksi gas nasional akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Ia menyebut Indonesia memiliki peluang meningkatkan produksi gas hingga mencapai sekitar 3.000 MMSCFD pada 2028–2029.
“Ketika di 2028, 2029 kita bisa mencapai 3.000 MMSCFD, ini 3.000 MMSCFD ini tidak sedikit,” kata Bahlil.
Menurut dia, tambahan produksi tersebut menjadi salah satu modal penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
“Ini salah satu yang kita dapatkan, maka akan kita prioritaskan sekali lagi untuk kebutuhan dalam negeri terkait dengan ketahanan energi kita,” ujarnya.
Bahlil menegaskan, peningkatan produksi energi harus diarahkan untuk memperkuat kepentingan nasional.
Pemerintah tidak ingin sumber daya energi Indonesia hanya menjadi komoditas ekspor sementara kebutuhan domestik belum sepenuhnya terpenuhi.
Tekankan Kedaulatan Energi
Bahlil kemudian mengaitkan kebijakan energi dengan prinsip kedaulatan negara.
Ia menegaskan Indonesia memiliki hak untuk menentukan kebijakan atas sumber daya alam dan energi yang berada di wilayahnya.
“Jadi kita harus mempunyai prinsip kedaulatan negara kita,” kata Bahlil.
Menurut dia, kemerdekaan Indonesia diperoleh melalui perjuangan panjang dan bukan hadiah dari negara lain.
“Kemerdekaan kita bukan hasil pemberian. Kemerdekaan kita adalah kemerdekaan yang diperjuangkan berabad-abad. Banyak yang dibunuh,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa pemerintah ingin menempatkan kepentingan nasional sebagai dasar utama dalam setiap kerja sama energi dengan investor maupun negara asing.
Dengan tambahan produksi dari proyek JNE-6 dan Maha-South Hub, pemerintah berharap kapasitas pasokan gas nasional semakin kuat dan dapat menopang kebutuhan industri serta ketahanan energi Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. (Han)
