PENAJAM – Keterbatasan armada operasional menjadi salah satu kendala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dalam menangani evakuasi korban bencana, khususnya jenazah yang membutuhkan penanganan khusus.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, BPBD PPU mengusulkan pengadaan kendaraan operasional khusus yang dapat digunakan untuk mendukung proses evakuasi di lokasi darurat.
Kepala BPBD PPU, Nurlaila, mengatakan pihaknya telah mengusulkan pengadaan mobil ambulans atau kendaraan unit reaksi cepat.
Kendaraan tersebut diharapkan dapat menunjang kebutuhan evakuasi, termasuk pengangkutan jenazah dari lokasi bencana.
"Kami sudah mengusulkan mobil ambulans atau unit reaksi cepat. Yang penting ada kendaraan yang bisa digunakan untuk evakuasi jenazah," ucap Nurlaila.
Selama ini, BPBD masih mengandalkan ambulans milik puskesmas maupun rumah sakit apabila terjadi kondisi darurat dan memungkinkan untuk menggunakan fasilitas tersebut.
Namun, penanganan jenazah di lokasi bencana atau musibah tertentu tidak selalu bisa dilakukan dengan kendaraan biasa.
Terlebih jika lokasi kejadian berada di medan ekstrem dan membutuhkan penanganan khusus.
Kondisi itu membuat BPBD membutuhkan armada sendiri agar proses evakuasi dapat dilakukan lebih cepat dan sesuai kebutuhan di lapangan.
Nurlaila menjelaskan, tugas BPBD memiliki karakteristik berbeda dengan pelayanan pemerintahan yang bersifat rutin.
Dalam penanganan kedaruratan, kecepatan mengambil tindakan dan ketepatan menentukan langkah menjadi hal penting.
"Konsep kerja kami adalah konsep kedaruratan. Tentunya tidak mudah untuk menyamakan dengan konsep kerja yang rutin. Dalam kondisi tertentu, kecepatan tindak dan ketepatan langkah sangat kami butuhkan di lapangan," katanya.
Karena itu, pihaknya berharap usulan pengadaan armada tersebut mendapat dukungan anggaran dari pemerintah daerah.
Menurutnya, kendaraan khusus menjadi salah satu kebutuhan untuk memperkuat kesiapan BPBD dalam menjalankan tugas penanganan kedaruratan.
"Kami berharap bisa didukung untuk pengadaan itu oleh pemerintah daerah, mengingat BPBD merupakan garda terdepan dalam penanganan kedaruratan di masyarakat," tandasnya. (Adv)
