Bontang – Investasi menjadi salah satu kunci penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Namun di balik peluang besar yang hadir, pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab memastikan setiap investasi yang masuk tetap sejalan dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.
Melihat potensi munculnya persoalan sosial dari sebuah rencana investasi, Pemerintah Kota Bontang tidak mengambil langkah dengan menutup peluang tersebut. Sebaliknya, pemerintah memilih melakukan pengawalan melalui kajian dan pengelolaan risiko agar investasi tetap berjalan dengan baik.
Analis Kebijakan Ahli Madya DPMPTSP Bontang, Karel, menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki mekanisme sebelum mengambil keputusan terkait investasi yang dinilai memiliki potensi konflik sosial.
“Bukan berarti ketika ada potensi konflik sosial kemudian investasi langsung ditolak. Ada proses yang harus dilakukan, yaitu menelaah, melakukan mitigasi, kemudian mengambil keputusan,” jelas Karel.
Menurutnya, investasi memiliki peran strategis dalam membuka lapangan kerja, meningkatkan perekonomian, serta mendorong kemajuan daerah. Namun, pemerintah juga harus memastikan keberadaan investasi tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar.
“Pemerintah daerah berada pada posisi penengah. Bagaimana investasi tetap masuk, tetapi potensi dampak sosial dapat diminimalisir,” ujarnya.
Melalui proses kajian yang komprehensif, pemerintah dapat mengidentifikasi berbagai risiko, mencari langkah penyelesaian, hingga menyusun strategi agar investasi memberikan manfaat yang lebih luas.
DPMPTSP Bontang terus mendorong konsep investasi berkualitas, yakni investasi yang tidak hanya melihat nilai ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan keberlanjutan lingkungan.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap iklim investasi di Kota Bontang tetap tumbuh positif, sekaligus menjaga keharmonisan antara dunia usaha dan masyarakat.(Adv)
