KUTIM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur, mendorong pemanfaatan Program Rukun Tetangga (RT) untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat.
Melalui program tersebut, setiap lingkungan RT diharapkan mampu mengembangkan kegiatan produktif yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sekaligus menambah pendapatan warga.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim, Januar Bayu Irawan, mengatakan penguatan ketahanan pangan menjadi salah satu arah pemanfaatan Program RT dalam evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
Program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tersebut memiliki potensi untuk mendukung berbagai sasaran pembangunan, mulai dari pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga peningkatan kemandirian pangan keluarga.
“Program RT ditempatkan sebagai salah satu instrumen pembangunan yang berada dekat dengan masyarakat, dengan beragam kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan baik terkait UMKM, ketahanan pangan, dan lainnya,” kata Januar di Sangatta.
Sejumlah kegiatan yang dapat dikembangkan di tingkat RT di antaranya pertanian terpadu, peternakan, serta pengolahan limbah menjadi pupuk organik.
Pola tersebut diharapkan dapat menekan biaya produksi sekaligus membuka sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat.
Pengembangan hortikultura skala rumah tangga juga menjadi salah satu alternatif. Warga dapat memanfaatkan lahan terbatas untuk menanam sayuran, cabai, tomat, hingga tanaman obat keluarga.
Selain itu, budidaya ikan air tawar melalui kolam terpal maupun sistem bioflok dinilai dapat menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan protein keluarga secara mandiri.
Januar menjelaskan, pemanfaatan Program RT tidak hanya diarahkan pada ketahanan pangan.
Program tersebut juga mencakup pembangunan infrastruktur lingkungan, penanganan kemiskinan, serta percepatan penurunan stunting.
Untuk mendukung pelaksanaan program, Pemkab Kutim telah mengusulkan bantuan keuangan sebesar Rp250 juta per RT melalui APBD Perubahan 2026.
Januar berharap anggaran tersebut mendapat persetujuan legislatif sehingga dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
“Selain Program RT, hasil evaluasi RKPD juga menjadi dasar pengusulan tambahan anggaran untuk pemenuhan pelayanan publik dasar pada sejumlah perangkat daerah. Penggunaan dana RT tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” katanya. (Adv)
