BALIKPAPAN — Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mengaku terus memperluas jangkauan layanan kesehatan.
Caranya dengan membangun gedung-gedung puskesmas baru di berbagai kecamatan.
Tapi, di balik megahnya infrastruktur, muncul persoalan penting yang belum tuntas: kekurangan tenaga kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Balikpapan, Alwiati, mengungkapkan sebagian besar puskesmas di kota ini belum memenuhi standar formasi tenaga kesehatan sebagaimana ditetapkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
"Secara ideal, satu puskesmas seharusnya punya sembilan jenis tenaga kesehatan, mulai dari dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, hingga tenaga gizi dan analis laboratorium. Namun kenyataannya, banyak formasi yang kosong," ujar Alwiati kepada awak media, Senin 29 September 2025.
Minimnya jumlah tenaga kesehatan ini, pastinya berdampak langsung pada mutu pelayanan kepada masyarakat.
Misalnya, absennya tenaga promosi kesehatan menyebabkan program edukasi tentang pola hidup sehat dan pencegahan penyakit tidak berjalan maksimal.
Begitu juga dengan terbatasnya tenaga gizi, yang menghambat penanganan kasus gizi buruk dan stunting.
Distribusi tenaga kesehatan juga belum merata. Beberapa puskesmas hanya memiliki satu dokter umum untuk melayani ribuan warga.
Kondisi tersebut memperbesar beban kerja dan berpotensi menurunkan kualitas layanan medis di tingkat primer.
Pemerintah kota sejatinya telah melakukan upaya penambahan tenaga melalui skema PPPK.
Namun menurut Alwiati, jumlah yang tersedia masih belum mencukupi untuk menutup kebutuhan yang ada.
“Kalau bangun gedung bisa cepat, menyiapkan SDM kesehatan itu butuh waktu dan proses. Mulai dari pendidikan, pelatihan, hingga penempatan,” jelasnya.
Tak hanya soal perekrutan, persoalan retensi tenaga kesehatan juga menjadi tantangan.
Faktor kesejahteraan dan jenjang karier membuat sebagian tenaga memilih pindah ke daerah lain atau ke sektor swasta.
Dinkes berharap pemerintah pusat turut campur tangan dalam menambah formasi tenaga kesehatan melalui jalur CPNS maupun PPPK secara khusus untuk kota-kota besar seperti Balikpapan.
“Tanpa SDM yang cukup, fasilitas yang sudah dibangun tidak akan berfungsi maksimal. Ini soal hak dasar masyarakat untuk mendapat layanan kesehatan yang layak dan merata,” tegas Alwiati.
Sebagai kota dengan pertumbuhan penduduk tinggi, Balikpapan menghadapi tantangan kesehatan yang makin kompleks—dari penyakit menular, gizi buruk, hingga penyakit degeneratif.
Untuk menjawab tantangan itu, puskesmas sebagai ujung tombak layanan kesehatan harus diperkuat. (*)
