BONTANG — Wakil Rakyat Bontang menggelar pertemuan bersama Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Bontang untuk membahas progres kegiatan di tahun 2025.
Rapat berlangsung di kantor DPRD Bontang, Senin 7 Juli 2025. Dipimpin Muhammad Sahib dan dihadiri anggota Komisi C, Sem Nalpa Mario G, Sumardi, dan Bonnie Sukardi, serta jajaran Bapperida Bontang.
Di dalam pertemuan itu, ada banyak sekali diskusi mereka. Termasuk realisasi hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di kelurahan dan kecamatan.
Politisi NasDem, Muhammad Sahib, menyatakan hampir setengah dari hasil musyawarah tidak juga terlaksana sampai sekarang.
"Kalau saya mau menilai, hampir 50 persen yang tidak tercapai," tandas Ibe, sapaannya.
Ibe menambahkan, penilaian tersebut berdasarkan laporan dari lurah maupun camat di Kota Bontang.
Bahkan, bukan saja hasil Musrenbang yang baru-baru ini digelar, musyawarah 3 sampai 4 tahun belakangan masih banyak yang belum terlaksana sampai sekarang.
Tentu saja, masih kata Ibe, situasi tersebut berdampak kepada dewan tatkala mereka turun langsung ke lapangan melakukan reses menyerap aspirasi warga.
"Kami di dewan saat melakukan reses, kena dampak malunya. Karena pada saat kita mengumpulkan masyarakat meminta aspirasi dari bawah, jawaban mereka yang dulu-dulu aja belum pernah terlaksana," ujarnya.
"Contohnya seperti apa? Mereka bilang ini parit depan rumah saya sudah 3 kali di Musrenbang-kan tidak masuk-masuk," tambahnya.
Untuk itu pihaknya mau mendengar penjelasan Bapperida ihwal kendalanya, kenapa hasil Musrenbang tidak dapat dijalankan, bahkan sampai bertahun-tahun.
"Ini kan suara dari bawah. Jadi harus kita prioritaskan. Kami yang sering bertemu masyarakat, dan kami yang menanggung malu, langsung saja ndak usah muluk-muluk katanya yang dulu-dulu aja yang dilaksanakan," bebernya.
Tanggapan Bapperida
Mewakili Plt Kepala Bapperida Sony Suwito Adicahyono, Kabid perekonomian infrastruktur dan kewilayahan, Noni Agetha mengatakan hasil Musrenbang yang dilakukan melalui proses rembuk warga pada tingkat RT, dilanjut Musrenbang kelurahan, lalu kecamatan dan delegasi tingkat kota.
Disebutnya pada tiap tingkatan pembahasan, mengalami penyaringan untuk skala prioritas. “Jadi ujung-ujungnya memang skala prioritasnya tidak bisa semua," ungkapnya.
Sehingga, kata dia, beberapa tahun ini ada perubahan pola untuk menciptakan pemerataan antar wilayah, pihaknya merumuskan alokasi yang setara per wilayah kelurahan.
"Pukul rata, Rp1,5 Miliar per kelurahan. Ini menyesuaikan kebijakan pemerintah daerah dan kemampuan keuangan," kata Noni. "Jadi kita jamin bahwa di setiap kelurahan usulannya terakomodir minimal Rp1,5 Miliar untuk Musrenbang, di luar kalau ada pokir dewan atau program OPD," ujarnya.
Dia menambahkan bahwa prosesnya dari rembuk warga akan menghasilkan 30 usulan yang akan kembali disaring pada Musrenbang kelurahan.
Dan hasilnya itu nanti akan dibicarakan di Kecamatan untuk menentukan nilai paket yang totalnya Rp1,5 Miliar.
"Memang nilai itu, tidak bisa membuat everybody happy (semua orang senang-red) pak, karena kebutuhan antara jumlah penduduk yang sedikit dan yang banyak, akan berbeda," kata dia.
Namun, pemerintah masih membuka ruang bagi usulan dengan nilai yang besar pada Musrenbang tingkat kota.
"Jadi selain nilai Rp1,5 Miliar tadi, masing-masing kelurahan juga masih bisa mengusulkan usulan yang skala besar," tandasnya. (Cca/adv)
