BONTANG — DPRD Kota Bontang bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang melaksanakan rapat paripurna (Rapur) ke-9 masa sidang III, Senin 23 Juni 2025, berlangsung di Pendopo Wali Kota Bontang.
Rapat tersebut dalam rangka pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) Kota Bontang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024.
Turut hadir antara lain Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, jajaran pimpinan DPRD Kota Bontang, Anggota DPRD Kota Bontang dan sejumlah OPD beserta camat dan lurah.
Dalam kesempatan itu, Fraksi Amanat Demokrat Bergelora menyampaikan catatan pentingnya sebagaimana Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran.
“Fraksi kami menyatakan sependapat dengan Banggar dengan beberapa catatan dan masukan,” demikian penyampaian Fraksi.
Berikut beberapa catatan dan masuk Fraksi Amanat Demokrat Bergelora:
1. Meminta kepada Pemerintah Kota Bontang untuk segera memberikan jaminan kepastian payung hukum terkait perhitungan pajak air tanah pada industri minyak dan gas.
2. Meminta kepada Wali Kota untuk bertindak tegas kepada Dinas PUPR selaku pelaksana teknis, agar tidak memberikan adendum kepada kontraktor pelaksana yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang sudah ditentukan.
3. Pemerintah Kota Bontang harus memperbaiki meningkatkan sistem Pengendalian dan Pengawasan serta Pembinaan Internal, khususnya terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan Pemerintah Kota Bontang.
4. Meminta Pemerintah Kota Bontang agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam penatausahaan dan pengelolaan barang daerah/asset.
5. Pemerintah Kota Bontang segera melaksanakan semua rekomendasi BPK yang belum ditindaklanjuti.
6. Melakukan evaluasi dibeberapa Perangkat Daerah yang menyebabkan beberapa program dan kegiatan tidak dapat terlaksana dengan baik;
7. Saran dan rekomendasi Komisi-Komisi dalam Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Bontang Tahun- Anggaran 2024 agar diperhatikan dan menjadi acuan dalam perencanaan anggaran pada tahun berikutnya.
8. Pemerintah Kota Bontang dalam menyusun program dan pengelolaan keuangan agar memperhatikan beberapa aspek seperti: RPJMD, potensi, realita, dinamika, skala-prioritas, keterbukaan, demokratis, efisiensi, efektifitas, produktivitas, target dan indikator ketercapaian, prinsip kehati-hatian, komunikasi aktif yang baik, aturan operasional, standar perangka-an, Konsolidasi Laporan Keuangan OPD dan PPKD yang semakin baik, standar penilaian kinerja yang semakin transparan dan berkeadilan;
9. Meminta kepada Wali Kota agar dalam perencanaan ke depan dalam bidang kesehatan, pendidikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dapat selalu menjadi hal utama yang harus diperhatikan.
Hal ini penting mengingat 3 (tiga) bidang tersebut menyangkut hajat hidup rakyat yang primer dan penting agar program-program kedepan dapat menjadi prioritas perencanaan yang lebih matang dan dan berkesinambungan.
Baca Juga
Gibran Dikabarkan Mundur dari Wapres10. Dengan berbagai catatan tersebut di atas dan memperhatikan seluruh masukan serta kesimpulan Banggar sebagai bagian tak terpisahkan dari Pendapat ini, Fraksi Amanat Demokrat Bergelora menyetujui penetapan Raperda menjadi Perda.
“Kami menyatakan menyetujui ditetapkannya Raperda Kota Bontang tentang Pertanggungjawaban APBD tahun 2024,” demikian keputusan Fraksi.
“Fraksi berharap, dengan berbagai dan rekomendasi dari fraksi-fraksi dapat catatan, saran dimanfaatkan saudara Wali Kota dalam melakukan koreksi dan evaluasi secara serius dan diikuti dengan perbaikan dan pembenahan pada tahun anggaran berikutnya.” (Adv)
