Komisi A DPRD Bontang Akan Evaluasi Anggaran Stunting di Sembilan OPD

BONTANG – DPRD Kota Bontang berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap anggaran penanganan stunting yang tersebar di sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto, menilai pembagian dana ke beberapa OPD ini perlu dikaji agar setiap program yang dijalankan benar-benar fokus pada pengentasan stunting.

Ada sembilan OPD yang turut menangani stunting diantaranya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Baperida), Dinas Keluarga Berencana (KB), Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Pekerjaan Umum (PU).

“Kita lihat dulu dari sembilan OPD ini, apakah sudah sejalan dalam penanganan stunting. Jangan sampai ada yang tidak fokus dan hanya Dinas Kesehatan yang bekerja maksimal,” ujar Heri usai rapat kerja pada Senin (28/10/2024).

Baca Juga: Pemkot Bontang Akan Bangun Gudang Bulog Berkapasitas 1000 Ton

Jika ditemukan ada OPD yang kurang optimal dalam perannya, maka anggaran tersebut bisa dialihkan atau diserahkan langsung ke Dinas Kesehatan untuk program yang lebih fokus.

“Kita ingin memastikan anggaran yang ada benar-benar digunakan sesuai tujuan. Kalau ada OPD yang kurang berperan, anggarannya bisa kita kerucutkan atau disalurkan ke OPD yang lebih siap, seperti Dinas Kesehatan,” tambah Heri.

Selain itu, peluang adanya penambahan dana jika angka stunting di Bontang belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Namun, penambahan ini akan dilakukan setelah evaluasi menyeluruh terhadap efektifitas program di masing-masing OPD.

“Kalau angka stunting ini tidak turun, ya mungkin saja nanti anggarannya perlu ditambah. Tapi kita lihat dulu, apakah sembilan OPD ini sudah bekerja optimal atau belum,” katanya.

Heri juga menyoroti anggaran Rp27 miliar di Dinas Kesehatan, yang sebagian besar justru dialokasikan untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) daripada langsung digunakan untuk program stunting.

Hal ini dianggap penting untuk dievaluasi agar penggunaan anggaran lebih terfokus pada kebutuhan mendesak, yaitu penanganan stunting.

“Dinas Kesehatan punya Rp3 miliar untuk program stunting. Kalau anggaran di dinas lain bagaimana? Ini yang harus kita periksa, jangan sampai ada anggaran berlebihan di satu OPD, sementara di OPD lain malah kurang,” jelas Heri.,