KALTIM — Program Gratispol dan Jospol di Kalimantan Timur (Kaltim) menyerap anggaran Rp3,057 triliun sepanjang 2025, setara 85,26 persen dari total yang dialokasikan.
Data itu tersampaikan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna ke-7 DPRD Kaltim, Senin, 30 Maret 2026.
Rapat kali ini punya 3 agenda, yakni penyampaian LKPj Gubernur Kaltim Tahun 2025, dan pembentukan panitia khusus (pansus) DPRD untuk membahas LKPj tersebut.
Serta penyerahan Kamus Usulan Aspirasi berupa Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kaltim untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kaltim Tahun 2027.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menjelaskan pendapatan daerah Kaltim Tahun 2025 ditarget sebesar Rp19,149 triliun. Dan terealisasi Rp17,735 triliun atau 92,61 persen.
"Pendapatan tersebut bersumber dari tiga komponen utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah," ucapnya.
Sementara itu, belanja daerah pada Tahun 2025 ditarget sebesar Rp21,696 triliun, dengan realisasi mencapai Rp19,372 triliun atau sebesar 89,28 persen.
Alokasi belanja tersebut fokus pada empat jenis utama, yakni belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Gubernur juga menyampaikan capaian kinerja pembangunan daerah yang mencakup empat tujuan dan sebelas sasaran strategis, sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”.
Dalam kesempatan yang sama, disampaikan pula pelaksanaan program unggulan Pemerintah Kaltim, yaitu Gratispol dan Jospol, yang dijalankan melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.
Kedua program tersebut sebenarnya memiliki target anggaran sebesar Rp3,584 triliun. Gubernur bilang realisasi mencapai Rp3,057 triliun.
Di samping itu, capaian kinerja fisik di Kaltim tercatat sebesar 90,76 persen. Sementara capaian keuangan mencapai 85,26 persen.
Gubernur mengatakan, melalui penyampaian LKPj ini, Pemerintah Kaltim berkomitmen meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel.
“Serta berorientasi pada hasil pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tandasnya. (Ali)
