SAMARINDA – Walikota Samarinda, Andi Harun menyoroti Kebijakan penyesuaian target opsen dan bagi hasil pajak oleh Pemprov Kaltim terhadap 10 kabupaten/kota yang dianggap merugikan daerah.
Andi Harun mengatakan kebijakan ini berdampak negatif khususnya bagi kota Samarinda karena menimbulkan penurunan target pendapatan daerah sebesar Rp209,68 miliar atau 25,85 persen dalam APBD Perubahan 2026.
Bahkan, politisi Gerindra itu menduga ada kejanggalan fatal yang bisa berujung pada pelanggaran hukum pada kebijakan tersebut karena terdapat pemotongan 3 persen untuk insentif upah pungut sebelum dana dibagikan kepada kabupaten/kota.
Padahal, berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) serta PP Nomor 35 Tahun 2023, porsi bagi hasil pajak untuk kabupaten/kota sebesar 70 persen dan provinsi 30 persen.
“Secara hukum itu berpotensi beririsan dengan undang-undang Tipikor,” tegas Andi Harun, Kamis 19/11/2026.
Akibat kebijakan itu, daerah yang seharusnya menerima porsi pajak sebesar 70 persen hanya mendapat porsi sekitar 67,9 persen.
Penurunan tersebut terdiri atas target Opsen PKB dan BBNKB sebesar Rp70,03 miliar, dari Rp276,72 miliar menjadi Rp206,69 miliar.
Sementara alokasi bagi hasil pajak provinsi turun bersih Rp139,64 miliar, dari Rp534,55 miliar menjadi Rp394,91 miliar setelah memperhitungkan kurang salur tahun 2025 sebesar Rp647,17 juta.
Andi Harun mempersoalkan penggunaan PP Nomor 69 Tahun 2010 sebagai dasar pemotongan tersebut. Menurutnya, aturan itu hanya menetapkan batas maksimal insentif pemungutan, bukan dasar untuk mengurangi langsung porsi bagi hasil kabupaten/kota.
Ia memperkirakan nilai pemotongan 3 persen tersebut mencapai sekitar Rp139 miliar per tahun berdasarkan perhitungan menggunakan data 2025 dan 2026 untuk seluruh kabupaten/kota di Kaltim.
"Kalau tidak dengan adanya masalah ini, kami tidak tahu, kabupaten/kota tidak tahu kalau ternyata sebelum dibagikan pendapatan 70 persen untuk kabupaten/kota itu dipotong dulu 3 persen untuk upah pungut," ujarnya.
Andi Harun menyebut terdapat dugaan cacat prosedur karena penyesuaian seharusnya melalui forum rekonsiliasi bersama 10 kabupaten/kota, disertai pembukaan kertas kerja perhitungan, kesepakatan, berita acara, dan penerbitan keputusan gubernur.
Ia juga mempertanyakan urutan penerbitan dokumen. Surat Gubernur Kaltim diterima pada 7 Oktober 2026, sedangkan berdasarkan informasi dari Bapenda Kaltim, keputusan gubernur disebut bertanggal 2 November 2026.
"Harusnya keputusan gubernur dulu baru surat. Nah, ini suratnya 7 Oktober, keputusan gubernurnya konon kalau ada itu tertanggal 2 November. Berarti kan retroaktif itu. Keputusan gubernurnya belakangan, korespondensinya lebih duluan," katanya.
Atas kebijakan tersebut, Pemkot Samarinda telah mengirimkan surat keberatan dan permohonan peninjauan kembali kepada Gubernur Kaltim pada 26 Oktober 2026.
Andi Harun meminta pemerintah provinsi membuka kertas kerja, metodologi, dan formula perhitungan yang digunakan.
Ia mengingatkan, penurunan target pendapatan tersebut berdampak pada kegiatan dalam APBD Perubahan 2026 yang telah dilaksanakan di lapangan.
Akibatnya, pembiayaan sekitar Rp209 miliar berpotensi menjadi utang yang harus ditanggung melalui APBD 2027.
Andi Harun berharap Gubernur Kaltim meninjau kembali kebijakan tersebut sebelum 30 November 2026. Ia menegaskan, Pemkot Samarinda masih membuka ruang dialog untuk menyelesaikan persoalan secara teknokratik.
"Kami belum tentu juga argumentasi kami benar, tapi sama dengan belum tentunya kebijakan provinsi itu juga benar. Sebab itu, forum penyelesaiannya melalui dialog," pungkasnya. (Ira)




