Penulis: Dodi Septiansyah Tri Nurcahyi (Mahasiswa Ilmu Komunikasi Unmul Samarinda)
KATAKALTIM.COM — Setiap hari di pagi hari, kini pelajar di seluruh Indonesia telah menerima makanan bergizi gratis atau MBG.
Program ini merupakan salah satu bentuk realisasi janji Presiden Prabowo kepada masyarakat setelah ia terpilih, dan pada tanggal 6 Januari 2025 perdana program ini terlaksana, dengan melibatkan Badan Gizi Nasional yang diharapkan mampu memberikan gizi terbaik kepada setiap pelajar penerima MBG.
Pemerintah optimis bahwa anak-anak yang menerima dan tumbuh dengan gizi pada hari ini akan tumbuh menjadi penerus bangsa yang sehat dan cerdas.
Namun, di sisi lain negara ini, fresh graduate semakin kesusahan mendapatkan lapangan pekerjaan, artinya lapangan pekerja tidak tumbuh secepat pertumbuhan mereka.
Maka pertanyaan yang harusnya ada pada diri kita saat ini adalah “Jika peningkatan SDM terus dilakukan, namun lapangan pekerjaan kian menyempit, lantas di mana tempat generasi muda berkarya di kemudian hari?”
Perlu diketahui bahwa investasi negara kepada program peningkatan SDM seperti pelatihan dan lain sebagainya tidak dapat dipandang sebelah mata.
Contohnya, program MBG pada awalnya telah menargetkan sekitar 82,9 juta penerima manfaat, tentunya seiring berjalannya waktu, anggaran yang diadakan juga kian meningkat.
Awalnya, pemerintah berinvestasi pada program ini sebesar 71 Triliun dan diperkirakan akan terus meningkat. Angka ini telah membuktikan bahwa pemerintah serius dalam menyelenggarakan program ini guna membangun generasi yang lebih sehat dan cerdas.
Namun di sisi lain, realitasnya lapangan pekerjaan yang sering kali terlihat memberikan gambaran yang sangat kontras seperti pada trend yang sempat menghebohkan sosial media yakni #KaburAjaDulu.
Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pengangguran yang berasal dari perguruan tinggi kian meningkat sejak tahun 2022.
Tercatat puncak tertinggi pengangguran terjadi pada bulan Februari 2025, sebanyak 1.010.652 orang tidak mendapatkan lapangan pekerjaan. Hal ini mencerminkan bahwa peningkatan SDM dan penciptaan lapangan pekerjaan masih berada di fokus yang berbeda.
Lantas mengapa kesenjangan ini bisa terjadi? Data BPS Februari 2025 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia mencapai 4,76% atau setara dengan 7,28 juta jiwa.
Ironisnya, data yang tercatat pada BPS akan angka pengangguran dari lulusan perguruan tinggi tercatat sebesar 5,25% pada awal Februari 2024 dan meningkat menjadi 6,23% pada Februari 2025.
Dalam setahun, bukannya penurunan yang kita harapkan terjadi, namun peningkatan yang membuat keresahan mengalami eskalasi besar-besaran. Kenaikan ini bukan sekedar angka statistik yang tidak memiliki makna, melainkan sebuah kenyataan bahwa ketimpangan struktural negeri ini tidak pernah teratasi.
Akar permasalahannya bisa disimpulkan tumbuh dari kebijakan yang selama ini hanya berfokus pada pengembangan kualitas SDM tanpa diiringi strategi yang setara dalam penciptaan ruang ekonomi yang memadai.
Persoalan ini semakin menjadi hal yang penting jika kita bisa melihatnya dalam konteks demografi Indonesia. Diperkirakan pada tahun 2030-an, Indonesia akan mengalami puncak bonus demografi, di mana sebesar 68,3% total penduduk akan menuju usia produktif.
Jika momen ini tidak diperhatikan oleh Pemerintah dengan menciptakan lapangan pekerjaan melalui investasi, maka negeri ini akan kehilangan sebuah puncak bonus demografi yang hanya terjadi satu kali pada setiap negara.
Dalam arti lain, membangun kecerdasan tanpa menciptakan kesempatan ibarat sebuah kapal yang telah disiapkan dengan segala usaha, namun tidak ada pelabuhan sebagai tempat tujuan.
Dalam konteks ini, MBG ditujukan untuk membangun generasi yang sehat dan cerdas, tetapi dari semua hal itu timbul pertanyaan besar “Sudahkah pemerintah menyiapkan lapangan pekerjaan (pelabuhan) bagi mereka?
Perlu digaris bawahi bahwa penulis tidak pernah menyalahkan adanya program MBG, karena pada dasarnya asas kemanusiaan pada negeri ini harus berjalan semestinya.
Namun kebijakan publik tidak dapat hanya dinilai berdasarkan niatnya, tetapi bagaimana keutuhan ekosistem bisa terlaksana sebagaimana mestinya dan sempurna.
Di Balik program MBG tentunya telah banyak anggaran negara yang telah dikeluarkan, hal ini perlu diperhitungkan sebagai pertanggungjawaban moral negara.
Tidak hanya menciptakan generasi emas, tetapi juga memastikan bahwa generasi tersebut memiliki masa depan yang layak untuk dicapai.
Kecerdasan yang tidak mendapat ruang untuk berkembang pada akhirnya hanya menimbulkan frustasi sosial yang lebih mahal biayanya.
Maka dari itu penulis membuat sebuah rekomendai agar investasi kepada SDM dalam program MBG ini tidak berhenti hanya di atas sebuah piring makan, melainkan dapat menjadi ruang bagi setiap individu yang telah menerimanya.
Penulis merekomendasikan kepada pemerintah untuk Menyusun roadmap ketenagakerjaan yang bisa secara eksplisit mengarah langsung dengan semua program peningkatan kualitas SDM.
Perlu kita ingat bahwa Indonesia sama sekali tidak kekurangan mimpi besar. Visi Indonesia emas 2045 patut kita perjuangkan.
Namun sebelum memperjuangkan cita-cita itu mari kita pastikan bahwa Indonesia memiliki ekosistem yang utuh, layaknya seperti rumah yang memiliki fondasi kuat dan lengkap, seperti itulah ekosistem Indonesia yang harus ada.
Ini bukan tentang sekedar mimpi, melainkan keseriusan seluruh warga Indonesia untuk menampung kecerdasan mereka yang dihasilkan pada hari ini. (*)
Disclaimer: Redaksi katakaltim.com tidak bertanggung jawab atas opini penulis. Seluruh konten tulisan ini dikembalikan pada penulis.
