BALIKPAPAN — Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan percepat pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) jelang akhir tahun 2025.
Sebab hingga 30 September, realisasi pembayaran PBB baru mencapai 67 persen dari total ketetapan.
Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Balikpapan, Idham Mustari mengaku kini fokus mengejar sisa target tersebut dalam dua bulan terakhir.
“Kami terus mendorong masyarakat agar segera melunasi PBB-nya. Target kami tinggal sekitar 30 persen lagi, dan itu harus bisa diselesaikan sebelum tutup tahun,” ujarnya saat ditemui di Balai Kota Balikpapan, Selasa 11 November 2025.
Meski batas waktu pembayaran telah berakhir pada 30 September 2025, Idham menegaskan masyarakat masih bisa membayar dengan denda ringan.
“Sekarang memang sudah lewat jatuh tempo, tapi dendanya hanya 1 persen per bulan. Kalau dua bulan berarti cuma 2 persen. Masih kecil, jadi sebaiknya segera dibayar sebelum menumpuk,” katanya.
Menurut Idham, tingkat kepatuhan wajib pajak di Balikpapan tergolong baik. Namun masih banyak yang menunda pembayaran hingga akhir tahun.
“Bukan karena tidak mau, tapi biasanya karena lupa atau belum sempat ke bank dan tempat pembayaran resmi. Ini yang sedang kami dorong agar warga lebih disiplin,” jelasnya.
Untuk mempercepat realisasi penerimaan, BPPDRD gencar sosialisasi dan edukasi melalui berbagai kanal, baik media massa, media sosial, maupun layanan online.
“Kami ingin memastikan semua warga tahu bahwa pembayaran bisa dilakukan dengan mudah. Jangan tunggu akhir tahun baru ramai,” tegas Idham.
Apabila sisa 30 persen ini tidak segera tertagih, maka berpotensi menimbulkan defisit penerimaan daerah.
“Penerimaan dari PBB sangat penting untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Karena itu kami berharap masyarakat berpartisipasi aktif melunasi kewajibannya,” pungkasnya. (Han)
