BALIKPAPAN — Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan saat ini sedang melakukan simulasi atau skenario jika anggaran ke daerah terpangkas secara signifikan.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, mengatakan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) saat ini tengah menyusun skenario fiskal.
Katanya untuk menghadapi berbagai kemungkinan, termasuk skenario terburuk bila pemotongan dana bagi hasil (DBH) cukup signifikan.
“Sekarang sedang dihitung oleh TAPD. Kita siapkan beberapa skenario supaya ketika keputusan resmi keluar, kita sudah siap. Jangan sampai kaget,” ujar Bagus saat ditemui di ruangnya, Jumat 10 Oktober 2025.
Menurut Bagus, hingga kini pihaknya belum menerima informasi resmi besaran pemotongan DBH tersebut.
Namun ia berharap kebijakan tersebut tidak memberatkan daerah, khususnya yang selama ini menjadi kontributor utama penerimaan negara.
“Memang ada pemotongan dana bagi hasil, tapi nilainya saya belum tahu persis,” ucapnya.
Ia menambahkan, seluruh gubernur telah menyampaikan kondisi dan tantangan di daerah masing-masing kepada pemerintah pusat, termasuk dampak potensial dari kebijakan fiskal tersebut.
Menurutnya, hal itu merupakan langkah positif agar pusat memahami persoalan yang dihadapi daerah.
“Mudah-mudahan bisa dikurangi pemotongan dana bagi hasil. Ada beberapa provinsi yang terdampak, tapi yang paling besar itu di empat provinsi penghasil, yakni Aceh, Riau, Kalimantan Timur, dan Papua,” jelasnya.
Pun demikian, Bagus menegaskan Pemkot tetap berupaya menjaga jalannya program prioritas yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
“Kalaupun ada pemotongan, kita tetap prioritaskan program yang menyentuh rakyat — seperti pendidikan, penanganan banjir, penyediaan air bersih, dan kesehatan,” tegasnya.
Berdasarkan penelusuran redaksi, informasi terakhir yang ditemukan bahwa dana transfer umum (DTU) Kota Balikpapan terpangkas sebanyak 60,5 persen.
Pemangkasan DTU Balikpapan itu kedua terbesar di Kaltim setelah Kabupaten Berau yang mencapai 67,1 persen.
DTU Kota Balikpapan tahun 2025 sebesar Rp2,07 triliun. Jika pemotongan mencapai 67 persen maka 2026 Balikpapan hanya akan menerima Rp817 miliar.
DTU 2026 tersebut dirinci dari dana bagi hasil sebesar Rp271 miliar dan dana alokasi umum sebesar Rp546 miliar. (*)
