SAMARINDA - Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Dasmiah, menanggapi keresahan sejumlah perguruan tinggi swasta yang mengeluhkan keterlambatan pencairan dana program Gratispol Pendidikan.
Saat ditemui pada Jumat 3 Oktober 2025 di ruang kerjanya, Dasmiah menilai kekhawatiran itu seharusnya tidak perlu muncul karena kampus swasta memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan jadwal akademik dibandingkan perguruan tinggi negeri.
Kampus Swasta Lebih Fleksibel
Menanggapi pernyataan pihak Universitas Widya Gama Mahakam (UWGM) Samarinda yang menyebut keberlangsungan kampus bergantung pada pembayaran SPP mahasiswa, Dasmiah justru melihat sisi positif dari sistem perguruan tinggi swasta.
"Kalau swasta malah enak, lebih fleksibel. Sebenarnya yang kasihannya yang 6 PTN ini, dia menunggu kan. Terus sekarang 6 PTN ini loh mereka tuh enggak ada biaya untuk membiayai mereka saat ini," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa dana program Gratispol untuk pendidikan tinggi diperkirakan baru akan dicairkan antara akhir Oktober hingga awal November 2025, dan akan disalurkan secara penuh kepada Perguruan Tinggi.
"Sementara nanti uang itu akhir Oktober atau awal November sudah keluar, malah lebih mudah langsung dibayar semua," tambahnya.
Menurut Dasmiah, perbedaan utama antara perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta (PTS) terletak pada waktu pendaftaran mahasiswa.
PTN umumnya telah memulai perkuliahan sejak Agustus, sedangkan kampus swasta baru membuka pendaftaran pada September hingga Oktober.
"Sementara apalagi kayak UINSI kan enggak bayar sama sekali. Kalau yang lain kan masih ada sempat bayar. UINSI enggak ada uang sama sekali loh," jelasnya.
Ia menegaskan, asumsi bahwa kampus swasta tidak memiliki dana operasional karena belum cairnya Gratispol adalah keliru.
"Mereka itu kampus swasta kan baru sekarang kan prosesnya baru pendaftaran. Kampus swasta itu mau ada Gratispol mau enggak ada, bulan Oktober baru orang daftar ulang," katanya.
Soal Uang Gedung dan SPP
Menanggapi isu larangan kampus swasta menarik uang gedung atau biaya lain sebelum dana Gratispol turun, Dasmiah menegaskan hal itu keliru.
"Enggak, uang gedung boleh. Yang enggak boleh itu UKT. Nah, kalau di PTN kan tidak ada uang gedung," ujarnya.
Ia menambahkan, kampus swasta tetap dapat memungut uang gedung dalam batas wajar, agar tetap memudahkan calon mahasiswa.
"Uang gedung berarti kan masa sebulan aja membutuhkan berapa ratus juta biaya. Kan nggak masuk akal," katanya.
Soal Keterlambatan Dana, Dasmiah Sebut Kampus Swasta Tidak Perlu Khawatir
Dasmiah menegaskan bahwa keterlambatan transfer dana Gratispol bukanlah masalah besar bagi perguruan tinggi swasta, karena skema program ini tetap menanggung SPP mahasiswa.
"Makanya kemarin dengan beberapa perguruan tinggi swasta, kalian jangan bikin masalah dong, yang harusnya tidak masalah. Itu loh enggak enggak masuk akal kan?" Pungkasnya. (*)
